Ekonomi

IRRES Cium Ada Kepentingan Bisnis dari EBT

“Jadi kita punya hak menyampaikan kepada Presiden dengan aturan yang diterbitkan Presiden sendiri,” ungkap Marwan.

Ia menyebutkan, yang disampaikan para pakar melalui surat kepada Presiden sangat relevan dan berkeadilan. Jauh berbeda dengan yang direncanakan ESDM. Atas kondisi itu, pihaknya menuding Kementerian ESDM memiliki muatan kepentingan bisnis.

“Sementara yang rencanakan oleh ESDM yang tidak mau mendengar masukan dari pakar ini, itu sesuatu kami menganggap lebih kepada kepentingan bisnis. Jadi motifnya bisnis berlindung dibalik EBT 23 persen, mitigasi perubahan iklim dan sebagainya,” jelas Marwan.

Di sisi lain, yang jadi masalah ada perubahan tarif yang tadinya 0,65 berbanding 1. Artinya 1 kw dibayar pelanggarn tarifnya Rp1.000, pelanggan mengekspor listrik ke jaringan PLN cuma 650 atau 65 persen. Kebijakan itu adil karena untuk terjadinya pengiriman ekspor impor perlu jaringan.

“Pakar mengatakan yang fair 56 persen, karena sudah terlanjur 65 persen oke itu saja yang dipertahankan, kita tidak akan menulis surat ke Presiden. Tapi kalau memaksanakan 100 persen ada kepentingan bisnis yang dominan,” pungkasnya. (son)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button