Ekonomi

Absen di PPKM Darurat, Bantuan Kompensasi Pelaku Usaha Mikro Dipertanyakan

“Minimum itu 1,5 persen dari PDB. Apalagi proses pencairan bantuan sosial (bansos) yang realtif lamban,” ungkapnya.

“Pemerintah mengumumkan penerapan PPKM Darurat dulu, baru bansos cair. Dan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, di masa penerapan PPKM Darurat masyarakat tidak hanya membutuhkan makan dan minum saja. Bagi pelaku usaha mikro membutuhkan kompensasi dari pemerintah.

“Kita seharusnya belajar dari negara Malaysia. Mereka melakukan lockdown, pelaku usaha mikro yang bekerja dari diberikan subsidi internet dan subsidi ongkos kirim,” terangnya.

“Dan ini yang absen pada penerapam PPKM Darurat kita. Seharusnya pemerintah memperhatikan ini untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro,” imbuhnya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button