Nusantara

DPRD Banten Tuding Walikota Tangerang Asbun soal Status PKH

INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Djajuli Abdilah, menyoroti pernyataan Walikota Tangerang Arief Wismansyah yang dinilai asal bunyi alais Asbun, terkait status pendamping PKH (Program Keluaga Harapan) di salah satu televisi swasta.

Menurut Dajuli, pernyataan Arief kurang tepat dan kurang hati-hati, sehingga menimbulkan salah paham, bahkan mengarah ke fitnah di tengah masyarakat yang kini sedang menghadaai wabah Covid-19.

“Diakui, PKH adalah program pemerintah pusat.Namun, bukan berarti pemerintah daerah sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Justru, Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pendamping PKH atau pendamping sosial terkait,” tujar Djujuli,Sabtu (31/7/2021).

Apalagi kata Djajuli, petugas kecamatan dan kelurahan adalah bagian dari yang terpisakan dari kewenganan pemkot Tangerang.” Edukasi yang dimaksud tidak sebatas menjelaskan mengenai kebijakan PKH, tetapi juga tata cara penyampaian pengaduan.Bahkan, Walikota bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pemberian bantuan, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, serta menyediakan pendamping atau aparat setempat untuk membantu proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan,” tutut politisi partai Demokrat ini.

Ia sangat menyayangkan sikap Arief yang terkesan mengelak dan cuci tangan atas temuan kasus pungli di lapangan. “Lagi pula penyaluran program yang disidak oleh Menteri Sosial Tri Rismaharani , bukan hanya PKH melainkan juga Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Pangan/BPNT. “Temuan atas dugaan kasus penyalahgunaan di lapangan juga bukan hanya PKH melainkan semua jenis bantuan yang disebutkan itu, termasuk BST dan BPNT,” cetusnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button