Nusantara

DPRD Banten Minta BPK Lakukan Audit Investigasi Dana Hibah

INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, meminta kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten, agar melakukan audit investigastif terlebih dahulu terhadap calon penerima dana hibah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menghindari adanya penerima dana hibah fiktif,seperti yang terjadi dalam penyaluran dana hibah pondok pesantren.

“Sebelum penyaluran bantuan dana hibah berikutnya, ada baiknya Pemprov Banten meminta BPK atau BPKP untuk melakukan audit investigasi hibah daerah.Yaitu, hibah yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2018, APBD tahun 2019, dan APBD tahun 2020,” ujar Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati, kepada INDOPOSCO, Ahad (23/5/2021).

Menurutnya, hasil audit investigasi tersebut bisa dijadikan acuan untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan penyakuran hibah atau bansos tahun 2021 ini, agar tidak ada lagi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sekaligus untuk menjaga pejabat daerah ataupun penerima hibah dari jeratan hukum.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button