Nusantara

DPRD Banten Desak Aparat Hukum Usut Proyek PL Dinkes Rp 2,5 Miliar

INDOPOSCO.ID – Wakil ketua Komisj III DPRD Banten Ade Hidayat mendesak aparat hukum mengusut adanya dugaan Korupsi, Korupsi dan Nepoitisme (KKN) dalam Proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai Rp 2,5 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan. Yaitu, pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) untuk rumah sakit Malingping.

“Intinya DPRD sepakat dengan KPK dan Ketua Kadin Banten, bahwa langkah terjadinya nilai proyek Rp 2,5 miliar dijadikan PL adalah sesuatu yang salah,” tegas Ade Hiayat yang juga kader partai Gerindra ini kepada INDOPOSCO, Kamis (4/3/2021).

Menurut Ade, perlunya kasus tersebut diproses hukum karena masyarakat yang demokratis menjadikan hukum sebagai panglima dan aparat hukum harus mengawal proyek tersebut, dari mulai penyusunan anggaran hingga dijadikan PL. ”Hukum harus menjadi panglima dan masyarakat harus ikut mengawal,” cetusnya.

Ia mengatakan, dengan dijadikan proyek PL oleh Kepala Dinkes Ati Paramudji Hastuti, sehingga otomatis kontraktor lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan proyek tersebut.”Saya pikir kesalahan itu perlu didalami,” imbuhnya.

Lebih jauh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lebak ini juga menyoroti kekosongan jabatan Direktur RSUD Malingping, sehingga segala sesuatu yang ada di RSUD Malingping langsung diambil alih oleh Kadinkes.
”Terkait kekosongan jabatan Direktur RSUD Malingping kan juga harus dilihat, apakah ada motif lain atau bukan, karena Rumah Sakit Malingping sebagai BLUD.

”Masa kosong terus nggak ada direkturnya. Masa iya BLUD langsung dibawa Kadinkes,” ujarnya.

Ia berjanji, Komisi III DPRD Banten akan memanggil Kepala Dinkes usai reses anggota dewan. ”Nanti kita paanggil dulu Kadinkesnya habis reses,” tukasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button