Nasional

Dorong Peningkatan Kemudahan Berusaha melalui MPP

INDOPOSCO.ID – Kemudahan berusaha dapat diwujudkan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dijalankan dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Melalui perbaikan kemudahan berusaha, akan berpengaruh pada peningkatan daya saing bangsa.

“Tentu untuk peningkatan daya saing ini kita harus memperhatikan apa yang perlu kita perbaiki sesuai dengan tolok ukur yag dilakukan survei secara global,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung, dalam Penandatanganan Komitmen Pembangunan MPP yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Yuliot menjelaskan, perbaikan-perbaikan tersebut dilihat dari sisi prosedur yakni bagaimana prosedur untuk memulai kegiatan berusaha, kemudian lamanya penyelesaian, waktu dan juga transparansi. Dikatakan, untuk perbaikan kemudahan berusaha ditingkat nasional, terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM yang menerapkan prinsip MPP pelayanan dilakukan secara online. Jika proses perizininan biasanya melalui proses yang cukup panjang, BKPM melakukan integrasi layanan perizinan untuk memudahkan masyarakat.

“Kalau masing-masing datang untuk mengurus perizinan, ke helpdesk, harus menyampaikan dokumen, kemudian di evaluasi. Proses itu cukup panjang. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengintegrasikan layanan perizinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam integrasi tersebut yang dilakukan yaitu mengintegrasikan dari sisi badan hukum, dimana data-data diambil dari Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem AHU Online).

“Kemudian, untuk data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga otomatis ditarik. Jadi secara sistem, saat pelaku usaha masuk dalam suatu sistem, datanya sudah tersedia, pelaku usaha hanya menambah data terkait dengan fokus kegiatan yang dilakukan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan perbaikan pelayanan kemudahan berusaha melalui ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di BKPM saat ini tengah dibangun sistem OSS berbasis risiko.

Sistem OSS dibagi ke dalam tiga subsistem, yaitu subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan. Sistem OSS berbasis risiko ini akan go-live diimplementasikan pada 2 Juni 2021. Diharapkan, dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button