Headline

Djoko Tjandra Akui Minta Dibuatkan Action Plan

INDOPOSCO.ID – Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra mengaku meminta untuk dibuatkan rencana aksi (action plan) terkait permasalahan hukumnya dan bersedia untuk membayar 1 juta dolar AS atas proposal tersebut.

“Sebelumnya saya meminta bahwa kalau saya sudah setuju biaya ‘consultant fee’ 1 juta dolar AS, saya ingin kerangka komplit,” kata Djoko Tjandra seperti dilansir Antara dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Djoko Tjandra menyampaikan permintaan tersebut ke jaksa Pinangki Sirna Malasari, advokat Anita Kolopaking dan rekan Pinangki bernama Andi Irfan Jaya.

“Secara lisan Andi dan Anita mengatakan minta 1 juta dolar AS kemudian baru pada 25 November 2019 saat malam malam ada permintaan ‘Pak Djoko kita bersedia beri ‘action plan’ dengan rencana kerja konkrit itu yang mengatakan Pinangki,” ungkap Djoko.

Djoko Tjandra lalu menyepakati akan membayar 50 persen “fee” yaitu 500 ribu dolar AS.

“Saya perintahkan adik ipar saya, Herriyadi, untuk berikan 500 ribu dolar AS ke Andi Irfan tapi setelah itu saya tidak tahu lagi apakah Herryadi memberikan atau tidak dan Andi Irfan juga tidak pernah kontak saya,” tambah Djoko.

Namun pada 29 November 2019 saat Djoko Tjandra membaca “action plan” tersebut ditambah untuk menandatangani akta “security deposit” yaitu surat surat kuasa menjual aset dari Djoko Tjandra kepada Andi Irfan Jaya bila Djoko Tjandra tidak memenuhi janji tidak masuk akal.

“Itu saya anggap sebagai suatu perjanjian selama hidup saya selaku pengusaha 55 tahun tidak pernah ada. Kedua, saya sudah mengajukan upaya hukum ke MK, MA tidak pernah terjadi dalam 24 jam atau tidak pernah MA membalas surat Kejaksaan untuk fatwa MA, saya merasa itu tidak lazim.” ungkap Djoko.

Persoalan ketiga menurut Djoko Tjandra adalah ia ditagih “consultant fee” saat ia belum menerima jasa konsultasi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button