Nasional

Didera Pandemi Covid-19, KPK Ikut ‘Melemah’

INDOPOSCO.ID – Kepada siapa lagi rakyat dapat berharap jika pilar yang mereka percaya akan menjamin kesejahteraan justru runtuh akibat keserakahan? Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakoni oleh mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara merupakan bukti keserakahan pemegang kuasa yang gagal dikendalikan. Apalagi, kasus korupsi tersebut terjadi di tengah bencana nasional Covid-19.

Pengadaan program bantuan sosial yang senilai Rp5,9 triliun tak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Baik akibat pemberian yang kurang layak, atau akibat komisi yang dipersyaratkan oleh mantan Mensos kepada berbagai vendor.

“Jangankan manusia, kucing pun nggak mau makan makanan kaleng dari bansos,” kata Penyidik KPK Mochamad Praswad N. di sesi diskusi melalui siaran langsung Instagram dengan tema ‘Warga Menggugat Korupsi Bansos’, Jumat (16/7/2021).

Ketika masyarakat meletakkan harapan mereka pada uluran tangan pemerintah yang berjanji akan menjamin kesejahteraan mereka, Juliari justru memanfaatkan momen tersebut untuk meraup keuntungan.

KPK telah mendakwa mantan Mensos Juliari Batubara menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19. “Ini adalah kejahatan kemanusiaan,” kata Praswad ketika mengomentari kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dilansir Antara.

Kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Juliari Batubara telah bergulir selama 7 bulan, sejak Juliari bersama empat tersangka lainnya, Matheus Joko Santoro, Adi Wahyono, Ardian I M, dan Harry Sidabuke ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi pada 6 Desember 2021.

Masyarakat yang merasa dirampas haknya dengan lantang menyerukan harapan mereka agar Juliari Batubara dituntut hukuman maksimal, seperti yang telah diungkapkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman pada pemberitaan sebelumnya.

Boyamin memprediksi Juliari Batubara akan dituntut minimal 10 tahun, meski dalam pernyataannya, dia berharap Juliari akan dituntut untuk menjalani hukuman 20 tahun penjara. Namun, KPK sebagai lembaga yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan tuntutan masyarakat, kini memperoleh tekanan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Lagi-lagi masyarakat harus dibuat ketar-ketir oleh keadaan, yang bahkan hanya bertujuan untuk menuntut keadilan atas tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial. Tepat dua hari sebelum sidang pembacaan putusan hakim untuk kasus korupsi ekspor benih lobster dilaksanakan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK memutuskan bahwa Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga, yang merupakan penyidik kasus korupsi bansos, telah melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan pemeriksaan saksi Agustri Yogasmara alias Yogas.

Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut adalah perundungan atau pelecehan kepada saksi dalam kasus korupsi bansos. Saksi melaporkan bahwa perundungan terjadi ketika dilakukan penggeledahan di rumah Yogas pada tanggal 12 Januari 2021 dan pemeriksaan Yogas di Gedung KPK pada tanggal 13 Januari 2021.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button