Nasional

Dari Sumsel, DPR RI Didesak Tuntaskan RUU PKS

INDOPOSCO.ID – Wakil rakyat di DPR RI didesak menuntaskan pembahasan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang Undang (UU). “Kami mendukung RUU PKS yang masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 di DPR-RI untuk dibahas tuntas guna memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak dari kekerasan seksual yang hingga kini kasusnya masih cukup tinggi,” kata Direktur Eksekutif WCC (Women`s Crisis Centre) Palembang Yeni Roslaini Izi di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (1/8/2021).

Dia menerangkan, sudah cukup lama RUU PKS diusulkan dan dinantikan aktivis pembelaan hak-hak perempuan menjadi undang-undang. Hampir satu dekade sejak Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pertama kali pada 2012.

Usulan RUU PKS itu dalam prosesnya menghadapi berbagai hambatan, seperti dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, penolakan dari publik, hingga akhirnya masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 di DPR-RI.

Perjalanan RUU PKS yang mendekati titik akhir akan dikawal, sehingga tidak dikeluarkan kembali dari Prolegnas Prioritas tahun ini. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu mencakup pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button