Nasional

Dari IMEI Hingga KITE IKM, Bea Cukai Sosialisasi Info Kepabeanan via Radio

INDOPOSCO.ID – Dalam mensosialisasikan informasi kepabeanan kepada masyarakat luas, Bea Cukai kerap memaksimalkan peran radio. Di antara media yang ada, seperti televisi dan media cetak, radio dipilih Bea Cukai karena memiliki beberapa keunggulan. Radio dapat diakses secara mudah, masyarakat juga dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari radio dengan biaya murah. Selain itu, sifatnya yang auditori –untuk didengarkan– membuat Bea Cukai lebih mudah menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik.

“Radio telah menjadi media massa yang dapat diandalkan, cukup efektif dalam penyampaian pesan, dan tetap diminati walau banyak media lain. Seiring perkembangan waktu, jumlah pendengar radio terus bertambah dan radio terus bertahan menghadapi perkembangan zaman,” ungkap Kepala Seksi Humas Bea Cukai, Sudiro pada Senin (22/3/2021).

Tak hanya melalui radio streaming milik instansi, yaitu Kanal BC Radio, Sudiro mengatakan kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di beberapa daerah juga bekerja sama dengan stasiun radio lokal untuk menyebarluaskan informasi kepabeanan. Topik yang hangat dibahas adalah ketentuan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), seperti yang dilaksanakan Bea Cukai Banyuwangi dengan Radio Mandala 96.40FM dan Bea Cukai Soekarno Hatta dengan Kanal BC Radio.

Dari kedua siaran tersebut diketahui bahwa IMEI merupakan nomor identitas khusus yang melekat pada perangkat telekomunikasi yang salah satu fungsinya untuk mengetahui status legalitas barang, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memerangi perdagangan gelap ponsel cerdas atau gawai lainnya. “Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi, menerbitkan regulasi yang mengatur ketentuan bahwa setiap perangkat telekomunikasi khususnya handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang masuk ke Indonesia wajib didaftarkan IMEI-nya agar selanjutnya dapat digunakan. Bea Cukai ditunjuk sebagai eksekutor regulasi tersebut, kami pun gencar mensosialisasikan hal ini dan mengulas dasar hukum registrasi IMEI serta pengaplikasiannya di lapangan lewat siaran radio,” jelas Sudiro.

Registrasi IMEI didasari oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI, dan berkaitan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak. Penerapan pengawasan dan pelayanan registrasi IMEI, tetap mengacu pada mekanisme impor HKT tersebut. Apabila mekanisme impor melalui barang bawaan penumpang, maka mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, sedangkan untuk mekanisme Barang Kiriman mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

“Khusus mekanisme barang bawaan penumpang bahwa setiap penumpang yang membawa HKT dari luar negeri masuk ke Indonesia wajib melakukan registrasi IMEI di Posko Bea Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang terlebih dahulu akan diarahkan untuk registrasi IMEI secara mandiri melalui laman situs resmi beacukai.go.id pada menu registrasi IMEI. Selanjutnya penumpang akan mendapatkan QR Code, sebagai tanda terima registrasi yang kemudian akan dipindai pada sistem Bea Cukai untuk melakukan pengaktifan HKT serta penerbitan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan/atau pajak (SPPBMCP) dalam hal HKT tersebut masuk kategori barang baru dan terutang bea masuk serta pajak dalam rangka impor,” rincinya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button