Nusantara

Bunga Dana Pinjam Pemprov Banten Jadi ‘Benalu’

INDOPOSCO.ID – Kebijakan dana pinjam daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang diajukan Gubernur Banten Wahidin Halim kepada PT. SMI dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menjadi benalu.

Pinjaman yang digadang-gadang tidak ada bunga sepeserpun, malah berbanting terbalik pascakeluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 179 tahun 2020 atas perubahan PMK nomor 105 tahun 2020 tentang pengelolaan pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah (Pemda).

Polemik itu yang kemudian hingga saat ini dana pinjam tahap II senilai Rp4,1 triliun, masih digantung oleh Pemerintah Pusat dan belum disalurkan kepada Pemprov Banten.

Ketua Fraksi PAN pada DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra mengatakan, tidak ada alokasi untuk membayar bunga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Pada saat proses pengesahan APBD, Pemprov Banten telah menjamin dana pinjam daerah tidak berbunga sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) pinjaman pada tahap I. Yang ada adalah kewajiban membayar provisi.

“Jadi, tidak ada anggaran bunga. Kalau ada bunga, di APBD tidak dianggarkan juga, itu bisa ngejelimet. Bisa jadi batal juga tuh (pinjaman). Harusnya konsisten sesuai yang disampaikan di awal, bahwa ini tidak berbunga. Kalau berbunga harus ditanggung Pemerintah Pusat,” katanya kepada media, Jumat (19/3/2021).

Ia menyarankan Gubernur Banten agar menunda pinjaman daerah kepada PT. SMI. Sebab, hal itu dinilai akan berpotensi pada pelanggaran hukum. Jika dipaksakan pembayaran bunga dialokasikan di APBD Perubahan 2021, diprediksi akan menimbulkan dinamika dan belum tentu semua anggota dewan menyetujuinya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button