Nasional

BNSP-DP Sepakat Kembangkan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Pers

INDOPOSCO.ID – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Dewan Pers (DP) sepakat untuk mengembangkan Sistem Kompetensi Kerja Nasional di bidang pers. Hal itu disampaikan Ketua BNSP Kunjung Masehat dan Ketua Dewan Pers Muhammad Nur dalam audiensi yang dilakukan di Ruang Rapat BNSP, Jakarta, Senin (26/4/2021).

Acara audiensi tersebut dihadiri Ketua DP Muhammad Nuh, Wakil Ketua DP Hendry Ch Bangun, Ketua Komisi Pendidikan DP Jamalul Insan, sedangkan dari BNSP antara lain Ketua BNSP Kunjung Masehat, Wakil Ketua BNSP Miftakul Aziz, dan para anggota BNSP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10/2018 tentang BNSP dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, BNSP memberikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut juga diatur dalam Undang-Undang (UU) No 13/2003 bahwa BNSP diberikan amanah untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk memastikan kompetensi seseorang yang didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja.

“Dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja, BNSP memberikan lisensi kepada LSP agar mereka dapat melaksanakan proses Sertifikasi Kompetensi Kerja,” ujar Kunjung dalam rilis yang diterima indoposco.id.

Dalam hal ini, Wakil Ketua BNSP Miftakul Aziz mengatakan bahwa BNSP akan memberikan lisensi kepada LSP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers atau Kominfo untuk melakukan Sertifikasi tersebut.

Meski begitu, Aziz menegaskan, segala hal terkait pers merupakan kewenangan Dewan Pers, sehingga pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang pers akan terus dikoordinasikan dengan Dewan Pers.

Hal tersebut karena berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers diamanatkan untuk membina dan mengawasi Insan Pers agar terciptanya kemerdekaan Pers.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button