Nasional

Berkaca dari Kabupaten Kudus, Zonasi Risiko Jangan Diabaikan

INDOPOSCO.ID – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan, perkembangan peta zonasi risiko per 30 Mei 2021, masih harus diwaspadai. Pasalnya, semakin banyak wilayah berisiko terpapar virus corona.

Perkembangan terkini, menunjukan bahwa daerah zona merah (risiko tinggi) naik dari 10 menjadi 13, Zona oranye (risiko sedang) naik dari 302 menjadi 322.

Sementara zona kuning (risiko rendah) menurun dari 194 menjadi 171 kabupaten/kota. Untuk zona hijau tidak terdampak masih 7 kabupaten/kota dan tidak ada kasus baru tetap 1 kabupaten/kota.

“Ini perkembangan tidak diharapkan. Karena semakin banyak kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko penularan tingkat sedang dan tinggi,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito melalui keterangan virtual, Sabtu (5/6/2021).

Menurutnya hal yang menjadi perhatian, penambahan daerah masuk zona merah merupakan kontribusi dari 9 kabupaten/kota yang berpindah. Sejumlah daerah ini didominasi dari Pulau Sumatera.

Perpindahan ke zona merah, menandakan penanganan di wilayah tersebut butuh segera diperbaiki. Rinciannya Bengkulu Utara, Kota Solok, Pasaman Barat, Solok, Kota Prabumulih, Dairi, Kota Batam, Melawi dan Kudus.

Maka itu, kesiagaan pemerintah daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Karena saat ini berada dalam potensi lonjakan akibat dampak dari libur Idul Fitri.

Kesiagaan ini ditujukan agar daerah tetap dapat menangani potensi kenaikan kasus Covid-19 dengan baik. Tercatat sebanyak 322 kabupaten/kota yang berada di zona oranye saat ini perlu diperhatikan.

Belajar dari apa yang dialami Kudus, bahwa selama 3 minggu sebelumnya berada di zona oranye. Karena tidak ditangani dengan baik, daerahnya berpindah ke zona merah.

Pemerintah provinsi yang daerahnya masuk zona merah harus meningkatkan testing pada warganya yang baru pulang dari bepergian. Juga memastikan fasilitas pelayanan kesehatan memadai dan siap menangani pasien Covid-19.

“Ingat, zonasi risiko ini bukan sekedar zonasi yang bisa diabaikan dan dianggap enteng. Kepala daerah harus memantau perkembangan kabupaten/kota di daerahnya masing-masing,” imbau Wiku. (dan)

Sponsored Content
Back to top button