Nasional

Bea Cukai Aktif Sosialisasi Ketentuan Cukai Rokok dan Minuman Beralkohol

INDOPOSCO.ID – Sebagai instansi yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bea Cukai memiliki fungsi memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cukai. Melaksanakan fungsi tersebut, kantor-kantor pelayanan Bea Cukai secara aktif melakukan sosialisasi cukai, baik kepada para pengguna jasa maupun pemerintah daerah.

Di Semarang, Bea Cukai bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang menggelar sosialisasi ketentuan cukai hasil tembakau kepada Para Perempuan Pelaku Usaha Berskala Retail (PPUBR) dan aparatur sipil negara kecamatan di Kecamatan Banyumanik. Dalam sosialisasi yang digelar pada tanggal 31 Mei 2021 lalu itu petugas Bea Cukai Semarang mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal serta ketentuan cukai hasil tembakau.

“Kami berharap dengan dilakukannya sosialisasi tersebut masyarakat semakin sadar dan ikut berpartisipasi dalam memberantas peredaran hasil tembakau ilegal, serta turut serta mendukung upaya pemerintah dalam gerakan Gempur Rokok Ilegal,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Sucipto, pada Kamis (03/06).

Sosialisasi ketentuan cukai hasil tembakau juga digelar Bea Cukai Sidoarjo dengan mengangkat rencana pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) dan membahasnya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Pantjoro Agoeng dalam sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa pembentukan, pengelolaan dan pengembangan KIHT harus disiapkan secara cermat, sehingga benar-benar dapat terealisasi secara efektif, bermanfaat, dan tepat guna. “Mengingat dasar pertimbangan pemikiran pembentuan KIHT sebagai manifestasi program/kegiatan pembinaan industri dalam konteks pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) adalah untuk mengatasi peredaran hasil tembakau ilegal, pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), mengoptimalkan penggunaan DBHCHT, menumbuhkan industri pendukung, dan memudahkan pengawasan,” jelas Pantjoro.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button