Nusantara

Banten Bersih Ungkap Tren Penindakan Korupsi di Banten Melandai, Pelaku Didominasi ASN

INDOPOSCO.ID – Banten Bersih bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan hasil riset tren penindakan kasus korupsi di Banten sejak 2018, 2019, 2020. Riset ini dibuat untuk memantau kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Baik itu yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahun ini, pemantauan tren penindakan kasus korupsi dilakukan mulai dari Januari hingga April 2021. Riset ini bertujuan untuk melakukan pemetaan korupsi yang disidik penegak hukum. Selain itu, riset bisa mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Koordinator Banten Bersih Deny Surya Permana mengatakan, hasil temuan Banten Bersih, tren penindakan pada Januari-April 2021 ditemukan jumlah kasus penindakan sebanyak 4 kasus dengan tersangka 7 orang. Potensi kerugian dari kasus yang ditangani sebanyak 4 kasus itu sebanyak Rp4 miliar.

Empat kasus yang disidik adalah proyek cleaning service RS Sintanala Kota Tangerang, korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Angsana Pandeglang, korupsi dana hibah pondok pesantren dan terakhir dugaan korupsi pengadaan lahan UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, Lebak.

“Korupsi yang terjadi dari empat kasus itu ada di sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan dan pertanahan. Modus yang muncul yaitu proyek atau kegiatan fiktif, penyalahgunaan anggaran, pemotongan anggaran dan mark up,” katanya di salah satu kafe di Kota Serang, Kamis (29/4/2021).

Berdasarkan latar belakang tersangka, ditemukan 3 orang berprofesi Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 orang swasta dan 1 pegawai honorer. Sedangkan jumlah 4 kasus yang ditangani semuanya dilakukan oleh Kejaksaan. Kepolisian dan KPK pada periode Januari-April masih nihil.

Karena riset penindakan korupsi di Banten oleh Banten Bersih telah dilakukan dari 2018, riset ini juga memotren kinerja penegakan hukum. Pada 2018, Kepolisian menindak 4 kasus, 2019 0 kasus, 2020 2 kasus dan periode 2021 Januari-April sebanyak 0 kasus.

Kejaksaan pada 2018 1 kasus, 2019 8 kasus, 2020 4 kasus dan periode 2021 Januari-April sebanyak 4 kasus. Kemudian KPK, pada 2018 hanya menangani satu kasus. Sedangkan sejak 2019 hingga 2021 masih kosong.

“Banten Bersih juga membandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima oleh aparat penegak hukum. Pada 2020, Polda Banten dan jajaran menerima anggaran untuk penanganan kasus korupsi sebanyak Rp3,6 miliar. Sedangkan kasus yang disidik berjumlah 2 kasus. Padahal di tahun itu, target kasus yang ditangani adalah 20 kasus,” ungkapnya.

Sedangkan, pada 2021 target kasus yang ditangani adalah 21 dengan nilai anggaran Rp 3,7 miliar. Namun, hingga April belum ada kasus yang masuk kategori penyidikan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button