Nasional

Atasi Persoalan Bansos, Mensos Risma Beberkan Empat Strategi Jitu. Simak!

INDOPOSCO.ID – Mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran merupakan suatu keniscayaan agar masyarakat miskin, rentan dan terdampak Pandemi Covid-19 bisa merasakan kehadiran negara di tengah kesulitan hidup mereka.

”Bansos bukan soal data semata, melainkan mengawal sampai kepada penerima. Ini merupakan tugas yang tidak mudah, sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam Diskusi Sespimti Polri Dikreg ke 30-2021 dengan topik, ‘Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial guna Membantu Kebutuhan Hidup Masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19,’ di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Untuk menjawab persoalan tersebut, Mensos Risma membeberkan empat strategi yang dinilai bisa mengatasi persoalan bansos, mulai dari proses, penyaluran hingga diterima para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Pertama, kata Risma, melakukan perbaikan sistem walaupun tidak semua masyarakat melek, sehingga perlu menerjunkan tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

”Perbaikan sistem itu berat, tapi harus dilakukan untuk mengubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ” tandas Mensos.

Namun, dalam upaya perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda). Sayangnya masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli, sehingga berdampak terhadap tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.

Bahkan ada pemda tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun, maka tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), karena tidak ada informasi seperti pindah alamat dan domisili, meninggal dan sebagainya.

”Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan, padahal sebelumnya menerima. Setelah ditelusuri, ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat, ” ungkap Mensos.

Untuk pengawasan penyaluran bansos, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button