Nusantara

ALIPP: Janji Politik Gubernur Banten untuk Reformasi Birokrasi Bualan Belaka

INDOPOSCO.ID – Kebijakan promosi, mutasi dan rotasi ratusan pejabat eselon III dan IV di linkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat kritik dan sorotan tajam dari Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP).

Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada, kepada Indoposco.id, Kamis (12/8/2021) menegaskan, pelantikan kurang lebih 128 pejabat yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini oleh Pemprov Banten nampak sangat sekehendak hati, tanpa memperhatikan aspek kompetensi, regulasi dan ketelitian.

“Janji politik Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk melakukan reformasi birokrasi terbukti hanya bualan belaka. Hal ini terlihat dari kacaunya rotasi dan pengisian jabatan di berbagai dinas instansi,” tegas Uday.

Uday menjelaskan, sebanyak 128 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten yang dilantik tanggal 9 Agustus 2021 oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur Banten.

“Kalau mengacu pada aturan yang ada, hanya 2 orang yang dianggap sah secara peraturan perundangan. Selebihnya 126 orang ASN yang dilantik tidak memedomani aturan yangg berlaku atau cacat hukum alias melawan hukum. Ada indikasi mengabaikan aturan atau penyalahgunaan kewenangan atau jabatan dengan nuansa syarat kepentingan,” tegasnya.

Uday lebih lanjut menegaskan, pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, telah diatur mengenai prosedur dan mekanisme rotasi atau mutasi atau promosi ASN.

“Terkait dengan Pasal 57 ini tidak didukung dengan bukti undangan pelantikan kepada masing-masing yang bersangkutan ASN yang dilantik; tidak ada dokumentasi jika itu melalui virtual/zoom; tidak ada bukti adanya sumpah jabatan bagi 126 orang ASN; tidak ada dokumen aturan khusus melakukan pelantikan jabatan di saat pandemi Covid-19 khususnya di saat sekarang ini masa Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM). Selain itu, paling tidak mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Uday.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button