Nusantara

Akademisi Tagih Janji Wahidin Halim soal Sekolah Gratis

INDOPOSCO.ID – Janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Waahidin Halim dan Andika Hzrumy untuk menggratiskan sekolah menengah atas yang berasal dari APBD Banten pada pemlihan Gubernur tahun 2018 lalu berhasil membius masyarakat,kendati sudah tiga tahun memimpin Banten, jani yang dilontarkan mantan Walikota Tangerang tersebut tidak sesuai fakta.

“Janji politik sekolah gratis Wahidn Halim hanya untuk meninabobokan masyarakat. Apa kabar kualitas pendidikan di Banten? Kemana arah pendidikan dalam balutan janji politik saat ini?,” tanya Ikhsan Ahmad,akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten kepada INDOPOSCO,Rabu (24/2/2021).

Tragisnya,kata Ikhsan, pendidikan dijalankan bukan karena amanat konstitusi tetapi berbasis pencitraan, maka pilihannnya adalah kalkulasi gratis untuk masyarakat.

“Kata gratis berhasil menjadi hipnotis sekaligus mantra “bim salabim” bagi pihak sekolah untuk terus dapat berakrobat dengan kehidupannya. Bim salabim, jadi apa, prok prok, ayo bantu, jadi apa pendidikan gratis ? kata Ikhsan menirukan gaya pelawak Tarno itu.

Menurut Ikhsan, sama halnya denga janji WH tentang berobat gratis yang hingga kini tidak pernah terealisasi. Pendidikan gratis telah menyulap adanya fakta kesulitan biaya operasional SMAN dan SMKN di Banten.

“Tahun 2017 pendidikan gratis yang mengalokasikan Rp 500 ribu per siswa, tidak terlaksana karena menjadi SILPA (Sisa Lebih Pengunaan Anggran),dan tahun 2018 kembali dianggarkan Rp 1 juta per siswa, namun kembali menjadi SILPA,” ungkap Ikhsan.

Parahnya,kata Ikhsan, sejak 2019 pendidikan gratis adalah pengalokasian anggaran dana BOSDA (Biaya Operasional Sekolah Daerah) untuk pembayaran gaji guru dan tenaga tata usaha honorer, lengkap dengan tunjangannya, seperti tunjangan wali kelas, Pembina eskul dan lain sebagainya.

“Setelah Pergub No 31 Tahun 2018 diganti dengan Pergub No 52 Tahun 2020, pembiayaan pendidikan gratis adalah pengalokasian pembiayaan untuk, belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. “Tahun Anggaran 2021, ini hanya mengalokasikan untuk belanja pegawai,” cetusnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button