Nasional

Akademisi Desak Kejati Periksa Gubernur Banten

INDOPOSCO.ID – Kasus mega korupsi dana hibah untuk pondok pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 dan 2020 di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten memasuki babak baru.Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mulai menyasar mantan pejabat eselon 2 di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang diduga ikut terlibat dalam bancakan dana untuk ponpes tersebut.

Bahkan, korps Adiyaksa tersebut telah menjebloskan dua mantan pejabat Biro Kesra, yakni berinisal IS dan TS ke jeruji besi untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun, penasehat hukum tersangka IS menyebutkan, kliennya merupakan korban kebijakan pimpinan, yakni Gubernur Banten Wahidin Halim, yang secara implisit memerintahkan kliennya untuk mencairkan dana hibah tersebut.

“Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) bahwa memang rekomendasi (pemberian hibah) itu tidak keluar, karena melampaui waktu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Namun ini karena perintah atasannya (Gubernur Banten Wahidin Halim) dana hibah itu tetap dianggarkan,” kata Alloy kepada awak media, Jumat (21/5/2021).

Alloy mengungkapkan, pada tahun 2018 dan tahun 2020 alokasi dana hibah untuk pondok pesantren tersebut, melampaui waktu. Hanya saja karena sebagai bawahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim, Irfan mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Bahkan dia dianggap mempersulit (penyaluran dana hibah ponpes) akhirnya dia memilih meminimalisir namun akhirnya dana itu tetap keluar,” katanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button