Nasional

AAHP Minta Polri Lepaskan Munarman

INDOPOSCO.ID – Para ahli hukum yang tergabung dalam Asosiasi Ahli Hukum Pidana (AAHP) menyatakan sikap terkait penangkapan eks Sekum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman oleh Densus 88 Antiteror.

Dalam pernyataan Ketua AAHP Muhammad Taufiq menegaskan, penangkapan Munarman oleh Polri tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwasanya, mensyaratkan penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka.

“Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan kekuatan dua alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015,” kata Muhammaf Taufiq dalam pernyataan tersebut, Rabu (28/4/2021).

Ia menuturkan, dengan belum dilakukannya pemeriksaan pendahuluan (in casu calon tersangka), maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button