Nasional

23 Tahun Lalu Mengingatkan Enam Agenda Reformasi

INDOPOSCO.ID – Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada Kamis, 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi.

(…) Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Demikian penggalan pidato presiden ke-2 RI H.M. Soeharto yang menjadi awal berakhirnya rezim Orde Baru (Orba) 23 tahun lalu. Momen itu sempat memantik harapan bagi hampir seluruh kelompok masyarakat bahwa nilai-nilai demokrasi dapat kembali tegak dalam sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air.

Harapan itu setidaknya tertuang dalam Enam Agenda Reformasi, yakni: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya; 2. Amendemen UUD 1945; 3. Hapuskan dwifungsi ABRI; 4. Hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 5. Otonomi daerah seluas-luasnya; 6.Tegakkan supremasi hukum.

Dalam kurun waktu lebih dari dua dasawarsa Orde Baru berakhir, beberapa agenda itu telah terwujud, misalnya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang jadi Tentara Nasional Indonesia) dan otonomi daerah seluas-luasnya. Namun, masih banyak tuntutan reformasi yang belum terwujud secara penuh, utamanya oleh lima presiden yang meneruskan pemerintahan pasca-Orde Baru.

Jika melihat Enam Agenda Reformasi, berbagai kelompok masyarakat sipil yang mewakili hampir seluruh rakyat Indonesia menghendaki agar pemerintah selanjutnya dapat mengembalikan muruah Pancasila yang memuat nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan penghormatan terhadap supremasi hukum.

Demokrasi sejatinya merupakan ruh dasar negara Pancasila, sebagaimana termaktub dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Jadi, kemarahan masyarakat terhadap rezim saat itu merupakan bagian dari upaya bersama mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang menjadi penopang “ruh”-nya Pancasila.

Akan tetapi, ancaman terhadap demokrasi, selama beberapa tahun terakhir, kian menguat, beberapa di antaranya ditandai oleh menjamurnya politik identitas antarkelompok masyarakat dan sikap antikritik yang ditunjukkan oleh penangkapan sejumlah peserta aksi demonstrasi sampai kalangan oposisi.

Situasi semacam itu, kemungkinan jadi penyebab turunnya indeks demokrasi Indonesia, sebagaimana dinilai oleh The Economics Intelligence Unit (EIU) yang terbit pada 2020.

Dalam laporannya itu, indeks demokrasi Indonesia turun sampai skor terendah dalam 14 tahun terakhir. EIU menilai indeks demokrasi Indonesia pada skor 6.3, skor yang menjadikan Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy (cacat demokrasi).

Namun, Indonesia tidak sendiri, karena ada total 52 negara yang masuk dalam kategori cacat demokrasi, antara lain Thailand, Singapura, Guyana, Bangladesh, Ukraina, El Salvador, Moldova, Montenegro, Turki, dan Pakistan.

Menurut EIU dalam laporannya, turunnya indeks demokrasi hampir ditemukan pada sebagian besar negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, salah satunya penyebabnya karena adanya politik identitas yang tumbuh dan menguat di tengah masyarakat seperti dikutip Antara.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button