INDOPOSCO.ID – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menyoroti kemunculan kembali isu keterlibatan Sufmi Dasco Ahmad dalam bisnis judi online di Kamboja. Ia mempertanyakan momentum isu tersebut yang mencuat bertepatan dengan menguatnya nama Dasco sebagai kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Kenapa isu itu baru muncul sekarang, tidak kemarin-kemarin? Karena Sufmi Dasco Ahmad hampir pasti terpilih jadi Wapres jika namanya diajukan Presiden ke MPR. Pasti ada yang juga ingin jadi Wapres dan merasa tersaingi, lalu mengambil jalan pintas dengan menunggangi isu lama,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu, dinamika saling menjatuhkan kerap terjadi dalam kontestasi politik. Namun, ia menilai tuduhan yang beredar saat ini belum didukung bukti yang kuat.
“Belum ada bukti dari berita-berita medsos yang sulit dibedakan antara fakta dan hoaks. Kalau yang dimaksud tudingan media tertentu, periksa saja: apakah ada bukti yang kuat? Saya rasa tidak ada,” tegasnya.
Isu tersebut sejatinya bukan perkara baru. Tudingan serupa pernah muncul pada April 2025 setelah terbit laporan investigasi sebuah majalah terkait bisnis judi di Kamboja, dan langsung dibantah.
Pekan ini, Dasco kembali menegaskan bahwa namanya sudah “kesekian kalinya” diseret ke isu judi online setiap kali ada momentum atau perbincangan hangat di ruang publik.
Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (18/11/2026), Dasco membantah tudingan tersebut. Ia menyebut laporan yang kerap dijadikan rujukan tidak pernah secara eksplisit menyatakan dirinya terlibat, sekaligus mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengkaji langkah hukum.
Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membentuk tim verifikasi untuk meneliti pemenuhan 22 syarat calon Wakil Presiden.
Sebelumnya, Yuddy juga mengingatkan pentingnya menjaga proses pengisian kursi Wakil Presiden agar berjalan tenang dan cepat. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan, kata dia, berisiko memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.
Ia pun mengajak seluruh elemen untuk meredam narasi yang berpotensi memperkeruh keadaan menjelang penetapan Wapres.
“Siapa pun yang diajukan Presiden, mari kita dukung keinginannya. Siapa pun yang dipilih MPR, mari kita hormati hasilnya, lalu bekerja sama kembali membangun negeri dan saling bersinergi,” kata Yuddy.
Berdasarkan jadwal tahapan, Presiden dijadwalkan menyerahkan dua nama calon kepada MPR paling lambat 25 November 2026, menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.(rmn)






















