INDOPOSCO.ID – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas perhatian dan langkah terobosannya dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih, Presiden menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari penurunan ongkos haji 2026, pemangkasan masa tunggu, pembangunan kampung haji, hingga rencana pembangunan terminal khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan berpihak kepada jemaah,” ungkap Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj melalui gawai, Kamis (9/4/2026).
Ia menyebut, ongkos penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 M/1447 H berhasil ditekan rata-rata sekitar Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski kondisi global tengah diwarnai gejolak harga energi akibat ketegangan di Timur Tengah.
“Presiden juga menegaskan komitmennya untuk tidak membebankan biaya tambahan kepada jemaah,” katanya.
Selain itu, masih ujar dia, masa antrean haji yang saat ini berada di kisaran 26 tahun ditargetkan terus diperpendek. Pemerintah juga mengakselerasi rencana pembangunan terminal khusus haji di Arab Saudi yang telah dikomunikasikan langsung dengan otoritas setempat.
Selama ini, lanjut dia, jemaah Indonesia mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz yang berjarak sekitar 90 kilometer dari Makkah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz yang berjarak sekitar 450 kilometer dari Makkah.
“Kehadiran terminal khusus ini diharapkan mempercepat mobilitas ratusan ribu jemaah Indonesia setiap musim haji,” ujarnya.
Dalam upaya efisiensi biaya penerbangan, dikatakan dia, Presiden juga menginstruksikan Garuda Indonesia dan Danantara untuk menjajaki kerja sama atau joint venture dengan Saudi Airlines.
“Selama ini, kedua maskapai ini menjadi operator utama penerbangan haji. Tapi kerap terbang tanpa penumpang pada fase tertentu, sehingga tetap menanggung biaya operasional penuh meski kursi kosong,” bebernya.
Menurutnya, sektor penerbangan merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya haji. Karena itu, kolaborasi antarmaskapai dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan ongkos sekaligus memecahkan persoalan yang berlangsung selama puluhan tahun.
Komnas Haji juga menyoroti dua kebijakan strategis yang sebelumnya telah direalisasikan pemerintah, yakni pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipisahkan dari Kementerian Agama, serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang kini tengah berjalan sebagai bagian dari penguatan ekosistem haji Indonesia.
“Keseriusan Presiden dalam membenahi tata kelola haji patut diapresiasi. Ini menunjukkan keberpihakan nyata kepada jemaah,” katanya. (nas)
