INDOPOSCO.ID – Pemerintah menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini usai acara SAKIP dan ZI Award 2025 di kantor Kementerian PANRB, Rabu (11/2/2026).
Rini mengatakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dari perencanaan hingga outcome.
“Setiap birokrat dan setiap instansi pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya mulai dari perencanaan sampai dampak kepada masyarakat,” ujar Rini ditemui INDOPOSCO usai acara.
Ia menegaskan bahwa kegiatan awarding bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan mekanisme evaluasi untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat.
“Ini bukan sekadar seremonial saja. Ini bagian untuk memastikan kebijakan dan anggaran itu betul-betul memberikan dampak,” tegasnya.
Dalam keynote speech, Rini menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan itu memang memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Rini juga mengungkap tren penilaian SAKIP yang menunjukkan peningkatan kinerja birokrasi di tingkat pusat dan daerah.
“Nilai SAKIP pemerintah pusat tahun lalu 73,61 dari sebelumnya 72,83. Tren di provinsi dan kabupaten/kota juga sangat baik,” ungkapnya.
Menurutnya, tren tersebut mencerminkan komitmen instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan disiplin anggaran.
“Ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen setiap instansi terhadap akuntabilitas kinerja serta kedisiplinan penggunaan anggaran,” tambahnya.
Rini berharap penilaian SAKIP terus menjadi alat kontrol reformasi birokrasi agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (her)
