INDOPOSCO.ID – Berbekal catatan keberhasilan yang diklaim mencapai 99,99 persen oleh Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional mulai Kamis (8/1/2026).
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji memberikan catatan kritis, bahwa keberhasilan angka tersebut bisa dimaknai sebagai tantangan serius bagi konsistensi arah kebijakan pendidikan nasional yang selama ini telah berjalan.
“Iya, memang berhasil, tapi berhasil merusak pendidikan. Merusak arah kebijakan, merusak prioritas anggaran pendidikan, dan merusak masa depan anak-anak,” nilai Ubaid dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Hal itu bukan karena niat memberi makan anak yang keliru, tetapi karena MBG dijalankan dengan cara memangsa anggaran pendidikan, mengorbankan mutu sekolah.
Termasuk merendahkan profesi guru, dan mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa pungutan. “Tahun 2026 ini, MBG akan dibiayai 1,2 triliun per hari. Ironisnya, 69 persen danya hasil jarah anggaran pendidikan,” ujar Ubaid.
Ia menyatakan, masalah utama pendidikan Indonesia bukan ketiadaan makanan, melainkan akses sekolah yang belum berkeadilan, ketimpangan mutu dan kesejahteraan guru, serta rusaknya infrastruktur sekolah.
Data Kemendikbudristek 2024 menunjukkan, bahwa di jenjang PAUD hanya 6,2 persen guru yang tersertifikasi, sementara di SD dan SMP baru berkisar 34–40 persen. Di sisi lain, 63–71 persen ruang kelas SD di berbagai daerah berada dalam kondisi rusak. Kondisi ini tidak jauh berubah di tahun 2025.
“Memberi makan anak di ruang kelas yang rusak dan dengan pendampingan guru yang tidak didukung kualitas dan kesejahteraan, ini pasti memperburuk mutu pendidikan kita, di mana hari ini kita sedang terpuruk di jajaran yang terburuk di Asia Tenggara,” kritik Ubaid. (dan)
