INDOPOSCO.ID – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak lugas menjawab penyebab bencana banjir dan longsor menerjang tiga provinsi di Sumatera. Ia malah menyebut salah satu pemicu tragedi itu akibat curah hujan.
“Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil di Jakarta dikutip, Jumat (5/12/2025).
Saat disinggung soal tambang menjadi faktor bencana di Sumatera, ia mengaku akan meninjaunya. “Kalau di Sumatera Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan,” ujar Bahlil.
“Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak,” tambahnya.
Namun, jika memang ada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak mengikuti ketentuan akan ditindak tegas oleh pemerintah.
“Saya pastikan, kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas,” imbuh politikus Golkar itu.
Pernyataan Bahlil soal penyebab bencana di Sumatera tidak sama dengan pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Mereka menilai, banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat disebabkan kerentanan ekologis terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim.
Periode tahun 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, Hak Guna Usaha (HGU) sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), geotermal, izin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Uli Arta Siagian mengatakan, temuan tersebut menunjukkan fakta bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah pengurus negara dan korporasi.
“Maka tanggung jawab pengurus negara adalah mengevaluasi seluruh izin perusahaan yang ada di Indonesia, terkhususnya di ekosistem penting dan genting,” kata Uli Arta terpisah secara daring di Jakarta, Senin (1/12/2025).
ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan janji kepada ratusan ribu korban bencana di Sumatera, melainkan menuntut agar korporasi yang menyebabkan bencana bertanggung jawab menanggung seluruh biaya eksternalitas ditimbulkan.
“Jangan hanya berjanji di tengah ratusan ribu orang tengah berduka di Sumatra. Hal lainnya adalah menangih pertanggung jawaban korporasi untuk menanggung biaya eksternalitas dari bencana yang terjadi,” imbuh Uli Arta. (dan)
