INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko tanggap bencana yang menerima bantuan makanan bagi korban bencana longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” kata Singgih dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Minggu (30/11/2025).
Berdasarkan data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (28/11/2025) sore, bencana di wilayah Sumatera telah menelan total 174 korban jiwa dan 79 orang masih dinyatakan hilang.
Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak (116 meninggal, 42 hilang), diikuti Sumut (35 meninggal, 25 hilang), dan Sumbar (23 tewas, 12 hilang). Selain itu, ribuan keluarga/jiwa dilaporkan terdampak dan harus mengungsi, seperti di Aceh sebanyak 33.817 KK/119.988 jiwa.
“Melihat data yang memilukan ini, penanganan tanggap darurat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar, harus menjadi prioritas utama. Akses makanan siap saji dan nutrisi adalah kunci untuk memastikan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, tetap bertahan dalam kondisi sulit ini,” ujarnya.
Dalam kerangka respons tanggap darurat, Singgih Januratmoko secara positif menyoroti potensi besar dari dapur SPPG yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dapur-dapur yang sudah tersedia di daerah bencana, seperti yang telah dilaporkan terjadi di Padang, Sumatera Barat, dapat segera dialihfungsikan untuk sementara menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat Bencana.
“Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi ‘jantung’ logistik makanan untuk korban terdampak,” ujarnya.
Menurutnya, untuk mendorong percepatan alihfungsi SPPG MBG menjadi posko tanggap bencana, maka perlu Kementerian Sosial dan BNPB segera mengeluarkan instruksi resmi agar Dapur SPPG di wilayah terdampak secara otomatis beralih fungsi menjadi posko logistik makanan darurat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Singgih juga menyarankan perlunya penguatan kapasitas SDM SPPG yaitu dengan memanfaatkan para juru masak dan pengelola dapur SPPG yang telah ada untuk dibekali dengan pelatihan penanganan logistik bencana, sehingga kesiapsiagaan mereka semakin terintegrasi.
Selain itu, Singgih juga perlunya optimalisasi anggaran dengan memastikan adanya alur anggaran darurat yang cepat dan fleksibel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui alokasi di Kementerian Sosial dan BNPB, untuk menopang biaya operasional dan pengadaan bahan baku Dapur SPPG yang beralih fungsi.
“Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Singgih juga menyampaikan rasa empati dan belasungkawa terdalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka. Di saat seperti ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama kita untuk bangkit dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Singgih. (dam)
