INDOPOSCO.ID – Konsultan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau B, Aji Sularso, menegaskan bahwa percepatan proses perizinan dan legalitas investasi menjadi faktor utama keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi di Pantai Timur Surabaya. Menurut Aji, proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) telah memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk perolehan izin prinsip dan PKKPRL (Pemanfaatan Ruang Laut) dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, percepatan tahapan administrasi dan perizinan mutlak dilakukan agar manfaat investasi segera dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kuncinya sekarang justru harus dipercepat, jangan mundur karena proyek ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Proses percepatan harus dijaga agar tidak tertahan oleh kendala administratif maupun dinamika politik di tingkat lokal,” ujar Aji dalam kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Proyek SWL dan KEK Pulau B di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Aji menekankan bahwa keberhasilan KEK Pulau B sangat bergantung pada integritas pengelola dan kepercayaan investor terhadap transparansi proyek. Ia juga menilai komunikasi terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
“Investor sebenarnya memiliki niat baik untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun mereka membutuhkan kepastian hukum dan dukungan publik agar investasi bisa berjalan sesuai harapan bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono menyebut bahwa proyek reklamasi Pulau B bertujuan mengembalikan fungsi maritim Surabaya yang menurun akibat sedimentasi selama hampir satu dekade terakhir.
“Pembangunan ini diharapkan menjadi langkah besar menjadikan Surabaya kembali sebagai kota maritim Indonesia. Pelabuhan Kalimas akan direvitalisasi agar kapal pinisi kembali beroperasi dan mendukung ekonomi nelayan lokal,” ujar Agung.
Proyek SWL (Surabaya Waterfront Land) dikembangkan oleh PT Granting Jaya di atas lahan eksisting Kenjeran Park seluas 100 hektare dan rencana reklamasi tambahan sekitar 1.084 hektare. Kawasan ini dirancang menjadi pusat kegiatan maritim, industri pengolahan hasil laut, logistik, pariwisata, dan konservasi mangrove.
Dengan visi menjadikan Pulau B sebagai hub perdagangan ikan internasional, kawasan ini ditargetkan mampu meningkatkan nilai ekspor perikanan Surabaya hingga 300% dalam lima tahun, menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja, serta memberdayakan 5.000 nelayan lokal melalui akses pasar langsung dan pelatihan.
Pengelola optimistis dukungan pemerintah dan masyarakat akan mempercepat realisasi KEK Pulau B sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur yang berdaya saing global. (ibs)
