INDOPOSCO.ID – Harus ada kebijakan kependudukan nasional melalui pendekatan Family Enabling Policy. Yakni paradigma pembangunan yang menempatkan keluarga sebagai pusat kesejahteraan sosial.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan, Kamis (23/10/2025). Ia menegaskan, bahwa isu Keluarga Berencana (KB) harus dipahami secara komprehensif, bukan hanya sebagai upaya mengendalikan kelahiran.
Melainkan, masih ujar Netty, sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial berbasis hak reproduksi. “Isu KB bukan sekadar pengaturan kelahiran, tetapi tentang bagaimana negara memastikan setiap keluarga memiliki kemampuan dan daya dukung untuk hidup bermartabat,” ujarnya.
Ia menyoroti fenomena meningkatnya pasangan muda yang menikah tanpa perencanaan matang, tanpa visi bersama tentang keluarga, serta tanpa kesiapan menghadapi risiko kehamilan dan pengasuhan.
“Banyak pasangan yang masuk ke fase pernikahan tanpa bekal keterampilan mengasuh dan merawat anak. Bahkan tanpa kesiapan ekonomi dan psikologis. Ini berdampak pada tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga secara keseluruhan,” ungkapnya.
Menurut Netty, kebijakan kependudukan yang ideal harus bersifat enabling, yakni menciptakan kondisi yang mendukung tumbuhnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan setara.
Ia menekankan pentingnya reproductive agency, yakni kemampuan individu, terutama perempuan, untuk mengambil keputusan reproduktif secara sadar dan terlindungi oleh sistem sosial yang adil.
“Kita memerlukan kebijakan yang memberdayakan keluarga agar mampu menjadi aktor utama pembangunan kesejahteraan,” ungkapnya.
“Pendekatan ini memerlukan sinergi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial. Semuanya harus berpihak pada keluarga,” imbuhnya. (nas)
