INDOPOSCO.ID – Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa beberapa isu dalam rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza “memerlukan klarifikasi dan negosiasi.”
“Rencana yang diusulkan Trump mencapai tujuan utama dengan mengakhiri perang, tetapi ada beberapa isu yang memerlukan klarifikasi dan negosiasi,” kata Al Thani seperti dikutip Antara dari Al Jazeera, Rabu (1/10/2025).
“Kami berharap semua orang akan mempertimbangkan rencana tersebut secara konstruktif dan memanfaatkan kesempatan untuk mengakhiri perang,” ujarnya.
Perdana Menteri Qatar itu mengatakan bahwa Doha belum menerima tanggapan Hamas atas rencana tersebut.
“Kami masih belum mengetahui tanggapan Hamas terhadap rencana tersebut, yang membutuhkan konsensus dengan faksi-faksi Palestina,” katanya lagi.
Al Thani mengatakan bahwa mediator Qatar dan Mesir telah menjelaskan kepada Hamas dalam pertemuan pada Senin bahwa tujuan utama mereka adalah menghentikan perang.
“Fokus utama Qatar saat ini adalah bagaimana mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa prioritas negaranya adalah “mengakhiri perang, kelaparan, dan pengungsian di Gaza.”
“Apa yang disampaikan kemarin adalah prinsip-prinsip dalam rencana yang memerlukan pembahasan rinci dan cara penyelesaiannya,” ujarnya.
PM Qatar itu mengatakan bahwa negara-negara Arab dan Islam telah melakukan segala upaya “untuk memastikan bahwa warga Palestina tetap berada di tanah mereka dan mencapai solusi dua negara.”
“Fase saat ini penting dan merupakan bagian dari negosiasi yang tidak diharapkan menghasilkan bahasa yang sempurna. Jalan yang ada saat ini harus dibangun dan dibuat efektif serta berhasil,” ujarnya.
Pada Senin (29/9), Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama pemimpin Israel Benjamin Netanyahu.
Rencana tersebut menyerukan pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas sepenuhnya, penarikan pasukan Israel secara bertahap, dan pembentukan komite Palestina yang teknokratis dan apolitis untuk memerintah wilayah tersebut.
Jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina diuraikan dalam rencana tersebut sebagai sebuah kemungkinan — tetapi bukan jaminan.
Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, di Gaza sejak Oktober 2023.
Pengeboman yang tak henti-hentinya telah membuat wilayah Gaza tidak layak huni dan menyebabkan kelaparan serta penyebaran penyakit. (wib)
