INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terus mengingatkan bahwa transformasi birokrasi harus diakselerasi. Hal ini tak luput dari peran kepala daerah sebagai panglima reformasi birokrasi di daerahnya.
“Sebagai pemimpin, kepala daerah harus menciptakan visi, merancang kebijakan, membangun sinergi, serta memastikan implementasi,” kata Rini saat memberikan pesan dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Gelombang II, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Jumat (27/6/2025).
Kesuksesan kepala daerah memimpin reformasi birokrasi akan membangun stabilitas politik dan sosial. Sekaligus tercipta regulasi yang efektif dan jelas, serta sinergi pusat dan daerah, menghasilkan pelayanan publik berkualitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tapi juga komitmen, contoh, dan arah yang jelas dari pimpinan,” ucap Rini.
Ia menggarisbawahi pelayanan publik yang berkualitas adalah ujung tombak reformasi birokrasi. Maka itu, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara terpadu dan terdigitalisasi.
“Ke depan kita harus mewujudkan kondisi layanan yang terpadu, baik dalam satu portal digital maupun di lokasi fisik yang mudah dijangkau masyarakat,” ucap Rini.
“Semua proses harus simpel, cepat, dan mudah, sehingga masyarakat cukup mengisi data sekali untuk berbagai layanan. Hanya dengan cara inilah reformasi birokrasi bisa dirasakan masyarakat,” sambungnya.
Ia menambahkan, pelayanan publik harus bisa terasa dampaknya. Maka, upaya meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik harus menjadi prioritas setiap instansi, baik pusat maupun daerah.
“Saya tekankan bahwa pelayanan yang baik dimulai dari tata kelola efektif, yang ditopang oleh kebijakan berorientasi pada manusia, proses digital yang efisien,” imbuhnya. (dan)
