INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Muhammad Thamrin, angkat suara terkait proyek rehabilitasi sekolah di Jakarta Barat yang dinilai sarat masalah dan terkesan dikerjakan secara asal-asalan.
Legislator Fraksi PKS itu menegaskan bahwa Komisi E tidak akan tinggal diam melihat adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang menyerap anggaran hingga Rp95 miliar tersebut.
“Kami dari Komisi E mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dalam memperbaiki fasilitas pendidikan. Namun, kami juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya fasilitas rusak dan tak layak,” kata Thamrin kepada INDOPOSCO.ID pada Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, meskipun Dinas Pendidikan mengklaim pengawasan telah dilakukan secara ketat melalui konsultan dan audit, kenyataan menunjukkan banyak sekolah yang masih mengalami atap bocor, lift tak berfungsi, hingga toilet yang jorok dan membahayakan kesehatan siswa.
“Jika pengawasan benar-benar optimal, kenapa hasilnya buruk? Apakah ada kelalaian, atau bahkan laporan yang tidak sesuai dengan fakta?,” ujarnya.
Thamrin menilai indikasi ketidaksesuaian spesifikasi, kerusakan dini, serta fasilitas yang tidak berfungsi merupakan peringatan serius.
“Kami tidak ingin langsung menuduh adanya maladministrasi tanpa bukti, tetapi kondisi ini harus segera diinvestigasi. Komisi E akan mendorong audit menyeluruh, bahkan jika perlu, melibatkan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Yang paling memprihatinkan, tambah Thamrin, adalah aspek keselamatan siswa.
“Lift rusak dan toilet kotor bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap perlindungan anak. Setiap siswa berhak atas lingkungan belajar yang aman dan layak,” tandasnya.
Thamrin menambahkan, sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan anggaran, Komisi E akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan pihak pelaksana proyek untuk dimintai penjelasan secara terbuka.
“Rehabilitasi sekolah adalah proyek strategis yang menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Jika terbukti ada kelalaian atau penyelewengan, sanksi tegas harus dijatuhkan. Kami tidak akan mentolerir pekerjaan yang asal jadi,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz, menanggapi klaim Dinas Pendidikan yang menyatakan telah menjalankan pengawasan optimal terhadap proyek rehabilitasi sekolah.
Padahal, di lapangan ditemukan sejumlah kejanggalan seperti atap yang bocor dan lift yang tidak berfungsi.
“Saya kira ada baiknya pengawasan proyek sekolah melibatkan tokoh masyarakat sekitar, komite sekolah, dewan kota, dan juga anggota DPRD setempat. Dengan begitu kualitas proyek bisa diawasi lebih baik,” katanya dikonfirmasi INDOPOSCO.ID pada Kamis (5/6/2025).
Menurutnya, proyek rehabilitasi ini diketahui menelan anggaran sebesar Rp95 miliar.
Menanggapi kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaannya, Abdul Aziz tidak menutup kemungkinan.
“Bisa saja itu terjadi. Karena itu, proyek ini perlu diaudit secara menyeluruh. Hasil audit itulah yang menjadi pegangan apakah ada penyimpangan atau tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti aspek keselamatan siswa di sekolah, terutama menyangkut fasilitas seperti lift yang terlalu sempit dan toilet yang dinilai membahayakan kesehatan.
Menurutnya, seluruh gedung sekolah seharusnya menjalani audit Health, Safety, and Environment (HSE) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik.
“Audit HSE perlu dilakukan agar kita bisa menilai sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan di sekolah. Audit ini penting untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan semua fasilitas sesuai standar,” jelasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Nomor Kontrak 1513/Pan/01.02. Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51 miliar untuk pembangunan rehab total SDN 05 dan SMPN 292 Jakarta Barat serta anggaran sebesar Rp44 miliar untuk pembangunan rehab total SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara, Jakarta Barat dikerjakan oleh Kontraktor KSO Arkindo Elsadai Amytas. (fer)
