INDOPOSCO.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Tentu saja itu hak prerogatif Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Jumat (23/5/2025).
Muzani menegaskan Presiden tentunya telah mempertimbangkan dengan matang siapa sosok yang akan menduduki jabatan-jabatan punya dampak besar dalam kelangsungan bangsa.
“Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Muzani soal penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.
Dia yakin sosok yang ditunjuk Presiden Prabowo bisa memberikan kontribusi nyata terhadap negara.
“Presiden berharap penunjukan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang baru bisa memberikan benefit yang lebih besar bagi sektor penerimaan negara yang selama ini dianggap masih memiliki potensi bisa melonjak dari kedua sektor tersebut, perpajakan dan Bea Cukai,” kata Muzani.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.
“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat. (dam)
Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:
1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline
11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn
19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto
20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah.
