INDOPOSCO.ID – Pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, maka harus ada batasan kewenangan yang jelas, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkaji secara cermat rencana memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.
“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” tegasnya.
Langkah tersebut, menurutnya, muncul dari keprihatinan yang nyata, keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan.
“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi,” ujar Netty di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
“Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” sambung Netty.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan agar dokter umum di daerah 3T dapat menangani kasus-kasus darurat, terutama mengingat masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil.
Netty mengatakan, Kemenkes harus mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis. “Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” jelasnya. (nas)
