INDOPOSCO.ID – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengatakan bahwa kehadiran warga Rohingya di tanah rencong meresahkan, pemerintah bakal mengambil sikap terkait keberadaan para pengungsi tersebut.
“Secara manusiawi oke, kita punya aturan, saya mendapatkan laporan dari sejumlah daerah. Kehadiran mereka justru meresahkan kita, mungkin ini tidak bisa kita biarkan,” kata wagub yang akrab disapa Dek Fadh seperti dilansir Antara, Selasa (25/2/2025).
Pernyataan itu diungkapkan menjawab pertanyaan media terkait usulan Imigrasi Aceh untuk mencarikan pulau khusus penempatan pengungsi Rohingya, di sela-sela peninjauan gudang Bulog Aceh, di Aceh Besar.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulastono mengusulkan dicarikan pulau khusus di Indonesia untuk penampungan pengungsi Rohingya.
Disebutkan pengungsi Rohingya di Aceh saat ini ada 576 orang, tersebar di empat kamp penampungan, yaitu di bekas kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe 93 orang, Kabupaten Aceh Timur 360 orang, di Desa Kule Kabupaten Pidie 59 orang, dan Mina Raya, Pidie 64 orang.
Disampaikan juga, masyarakat Aceh akhir-akhir ini merasa resah karena para pengungsi ada beberapa yang tidak sesuai syariat Islam, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat.
Beberapa masalah pengungsi Rohingya yang diinventarisasi yaitu pelecehan sesama pengungsi, melarikan diri yang dicurigai kabur ke Malaysia, penolakan warga, kecemburuan sosial dan lain sebagainya.
Terkait hal ini, kata Dek Fadh, pihaknya akan meninjau kembali kehadiran para pengungsi Rohingya tersebut, apakah memberikan beban berat bagi Aceh atau bagaimana.
Dirinya menegaskan, secara manusiawi tidak ada masalah, tetapi pemerintah memiliki peraturan terkait hal ini. Apalagi, pihaknya telah menerima banyak laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka.
Meskipun baru menjabat 13 hari, lanjut dia, pihaknya juga telah menerima banyak laporan, karena itu nantinya akan diambil sikap tertentu.
“Kita baru 13 hari menjabat. Laporan kami terima, tetapi langkah nanti akan kami ambil. Kalau terganggu masyarakat Aceh, mungkin kita akan ambil sikap nanti,” demikian Fadhlullah. (wib)
