INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Saleh, membeberkan alasan fraksinya mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait pagar laut di Tangerang.
Menurutnya, pansus dibutuhkan untuk membongkar polemik pagar laut misterius tersebut.
“Agar lembaga DPR ini memiliki muruah di masyarakat, kuat untuk menjawab pertanyaan publik terkait dengan semua skema yang ada di sekitar pagar laut, penerbitan sertifikat, kemudian PSN itu terjawab dengan tuntas,” kata dia dalam keterangan persnya, Jumat (24/1/2205).
“Agar tidak ada persangka-persangka yang tidak baik, agar terbuka lebar, itu perlu pansus untuk dilakukan,” sambungnya.
Rahmat menyoroti ratusan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), di lokasi pagar laut tersebut.
Dia menilai hal itu membuar resah masyarakat. Sebab itu dia mendorong adanya transparansi dari Kementerian ATR/BPN.
“Tidak bisa muncul sertifikat di atas laut, karena ATR/BPN itu mengelola dari daratan,” ucapnya.
Selain itu, Rahmat menjelaskan muncul juga HGB laut di daerah Sidoarjo yang dikuasai oleh dua perusahaan properti.
Sebab itu, dia mendorong pembentukan pansus pagar laut.
“Nah, karena ini sudah lintas kementerian dan lintas komisi di DPR ya, kalau BPN-nya kan kita di Komisi II, kemudian KKP-nya di bawah Komisi IV, kemudian ada juga Bappenas, di situ dan ada yang terkait dengan PSN, itu sudah lintas komisi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pagar laut di Tangerang, Banten menjadi sorotan.
Meski Pagar dari bambu itu membentang sepanjang 30,16 kilometer dalam proses pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut, namun hingga kini belum diketahui siapa pemiliknya atau pihak yang bertanggunggung jawab. (dil)
