INDOPOSCO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat Sastra Winara menekankan perlunya ada kajian matang program buy the service (BTS) dengan rute Cibinong-Puncak yang ditargetkan Kementerian Perhubungan RI berjalan Februari 2025.
Sastra dalam keterangannya di Cibinong, Minggu (19/1/2025), mengaku tidak ingin moda transportasi angkutan massal ini bernasib sama seperti di Kota Bogor yang operasionalnya terhenti sejak 1 Januari 2025 karena permasalahan anggaran.
“Harusnya sudah penuh kajian ya, sudah kajian dengan panjang karena banyak contoh tadi disampaikan di Kota Bogor,” kata Sastra seperti dilansir Antara.
Kajian mendalam tidak hanya perlu dilakukan oleh Kemenhub RI, melainkan juga oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya, termasuk shelter.
Sastra khawatir jika program itu tidak dipersiapkan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Bogor tak bisa menjalankannya ketika proyek tersebut berjalan.
“Tentunya dengan adanya mobil itu kadang-kadang kita dikasih tuh senang, ketika sudah dikasih ngurusnya yang susah, nah itu yang perlu kita kaji bersama sama,” jelas dia.
Ia pun mengaku segera menemui pimpinan di Kabupaten Bogor untuk menanyakan kepastian operasional 20 bus rute Cibinong-Puncak yang dijadwalkan beroperasi pada Februari mendatang.
“Ada 20 unit yang dari Kemenhub (rencananya beroperasi). Saya juga belum tahu nih regulasinya seperti apa. Dalam waktu dekat mungkin 2-3 hari ke depan akan saya tanyakan ke sekda dan Dishub gitu,” terang Sastra.
Rencana layanan BTS di Kabupaten Bogor ini bukan yang kali pertama digulirkan oleh Kemenhub. Tahun lalu Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan membuka layanan BTS untuk rute Cibinong-Ciparigi, menjadi terintegrasi dengan pelayanan di Kota Bogor.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyebutkan angkutan umum massal berupa bus dengan rute Cibinong-Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2025.
“Sehingga masyarakat yang mau ke atas (Puncak) tidak perlu naik motor dan lain-lain. Paling lambat Februari sudah mulai,” kata Suntana.
Ia menjelaskan, program transportasi bersubsidi ini akan menyediakan sekitar 15-20 unit bus untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak menuju kawasan Puncak maupun arah sebaliknya.
“Itu disubsidi oleh pemerintah, tinggal masyarakat bisa parkir motor di daerah Karadenan atau di mana. Tinggal naik bus dengan biaya yang sangat murah,” ujarnya.
Selain untuk memudahkan akses masyarakat, program ini juga dinilai akan mengurangi kepadatan kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalur wisata Puncak.
Menurut Suntana yang merupakan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu, penanganan permasalahan kemacetan di kawasan wisata Puncak dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan cepat.
Sehingga, ia berinisiatif merumuskan beberapa strategi, salah satunya penanganan jangka pendek berupa optimalisasi layanan yang ada, seperti pemberlakuan sistem satu arah atau one way.
Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempersiapkan penanganan jangka panjang dengan membangun infrastruktur jalan seperti Tol Caringin-Cisarua-Cianjur, hingga melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II.
“Karena 37 persen orang yang berangkat melewati jalur Puncak yang biasa ini itu menuju Cipanas dan Cianjur. Sehingga harus dipecah arusnya agar tidak terpusat lagi di wilayah Puncak,” katanya. (dam)
