INDOPOS.CO.ID – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Sukamta menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis dalam mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi di Suriah pasca konflik yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Menururtnya, konflik berkepanjangan di negara tersebut telah menyebabkan lebih dari 500.000 korban jiwa dan jutaan orang terlantar.
Fraksi PKS memandang bahwa stabilitas di Suriah tidak hanya penting bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi perdamaian global.
Perannya pentingnya, adalah pengakuan resmi dari Indonesia terhadap pemerintahan baru Suriah guna mempercepat rekonsiliasi nasional.
“Pengakuan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Selain itu, Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam mendorong dialog lintas kelompok yang inklusif,” ucap Sukamta kepada Indopos.co.id, Senin (23/12/2204).
Selain rekonsiliasi politik, kata Sukamta, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya bantuan internasional dalam membangun kembali infrastruktur dasar yang hancur akibat konflik. Menurut laporan Bank Dunia, biaya rekonstruksi Suriah diperkirakan mencapai USD 250 miliar.
“Indonesia dapat menjalin kerja sama bilateral di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk mendukung proses ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan Suriah,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPR ini pun menjelaskan, peningkatan bantuan bagi pengungsi Suriah yang hingga kini masih sangat dibutuhkan oleh jutaan rakyat dan pengungsi Suriah.
“Kita harus menunjukkan solidaritas melalui bantuan logistik dan layanan kesehatan yang lebih terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban jutaan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terdampak langsung oleh perang,” tandasnya
Lebih lanjut, Anggota DPR RI asal dapil DI Yogyakarta ini mengingatkan Indonesia harus terus mengedepankan prinsip kebebasan aktif dalam hubungan internasional, seperti yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999. “Yaitu menjadi pelopor perdamaian dunia dengan pendekatan yang inklusif untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut di Suriah,” pungkasnya. (dil)
