INDOPOSCO.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat Desa untuk menjaga netralitas karena meningkatnya tren pelanggaran dalam masa kampanye ini. Menurutnya, kepala desa atau lurah memiliki posisi yang sangat strategis dan pengaruh besar dalam masyarakat.
“Ketika mereka ikut campur dalam politik praktis, dampaknya bisa sangat besar, baik bagi keberlangsungan demokrasi maupun bagi kesejahteraan warga “ ucapnya dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Minggu(10/11/2024).
Selain itu, Bagja mengatakan berdasarkan pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu, Provinsi Jawa Timur tercatat dalam kategori rawan tinggi, khususnya pada tahapan kampanye dan pungut hitung.
Bagja juga menyoroti adanya tren pelanggaran yang melibatkan kepala desa atau perangkat desa, sebagai contoh, kata Bagja, adanya sejumlah kasus di mana kepala desa mengundang salah satu pasangan calon dan menggelar acara dengan dana desa untuk kepentingan politik.
“Kejadian semacam itu termasuk kategori politik uang dan jelas melanggar prinsip netralitas yang diamanatkan undang-undang. Kami berharap seluruh pihak dapat mematuhi peraturan dan menjaga demokrasi agar tetap bersih,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bagja juga mengingatkan bahwa pihaknya akan bertindak tegas sesuai ketentuan dalam Pasal 70, 71 dan 181 Undang-Undang Pemilihan dimana kepala desa atau perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis dapat dikenai sanksi pidana.
Bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, Tak lupa Bagja mengajak seluruh pihak untuk mengenang jasa para pahlawan dengan menjaga demokrasi yang bersih dan berkeadilan.
“Dari Surabaya, semangat perjuangan melawan penjajah dulu menyebar ke seluruh negeri. Sekarang, mari kita lanjutkan semangat itu dengan menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis,” tutup Bagja dengan penuh harapan. (dil)
