INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan menilai, rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tak bisa disimpulkan PDIP masuk koalisi pemerintahan mendatang.
“Belum tentu. Bahwa ada komunikasi ya, tapi tidak menjadi jaminan berkoalisi. Semua tergantung Megawati,” kata Bakir melalui gawai, Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Menurutnya, ada dua alasan partai berlambang kepala banteng itu tidak akan bergabung dengan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM). Salah satunya, pengalaman berkoalisi.
“Pertama, PDIP melalui Capresnya punya visi dan misi yang beda dengan Prabowo. Kedua, PDIP punya pengalaman jadi oposisi yang justru membuat suaranya naik,” ucap Bakir.
Rencana pertemuan dua tokoh bangsa itu dianggap pemerintahan mendatang masih memperlukan bantuan sejumlah pihak dalam menjalankan programnya.
“Itu menunjukkan bahwa Presiden memerlukan dukungan dari semua kekuatan politik, termasuk partai politik apalagi sebesar PDIP,” imbuh Bakir.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengemukakan, keputusan bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada,” tutur Eriko dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
“Itu adalah hak prerogatif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja,” sambungnya. (dan)
