INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal menegaskan, bahwa tindakan tegas dalam membersihkan BUMN dari praktik korupsi merupakan langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN.
Menurut Hekal, langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat. “Kalau menurut saya memang itu menjadi syarat juga, sebab kita kan selalu di-stigma bahwa BUMN ini isinya banyak korupsi, banyak hengkih-pengkih, main-main,” ujar Muhammad Haekal kepada indopos.co.id, Rabu (7/8/2024).
“Nah kita kan harus buktikan, karena salah satu yang kita mau lakukan pada BUMN ini kan membesarkan, menyehatkan, menguatkan,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, agar upaya tersebut tidak selalu dengan menyuntikkan modal. Namun, dibutuhkan tindakan tegas, terutama mereka yang berperilaku korup.
“Tapi selalu ada omongan, kenapa sih harus disuntik modal segala. Nah apalagi disitu cuma biasanya membiarkan pelaku-pelaku koruptif dan kegiatan-kegiatan koruptif berlangsung,” katanya.
“Nah tentunya untuk sebagai bukti dan pertanggung jawaban, kita harus tindak tegas dulu. Jadi orang itu nggak ada yang curiga bahwa kita itu memang kepengen bangun BUMN yang bagus,” lanjut Hekal.
Dia mencontohkan, keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi di sejumlah BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia. Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus-kasus tersebut telah membuahkan hasil positif, di mana perusahaan-perusahaan tersebut kini telah kembali sehat dan beroperasi secara normal.
“Kerjasama kita periode ini dengan Pak Menteri, Pak Erick Thohir, saya rasa cukup bagus, seperti waktu Jiwasraya. Kita minta penindakan dulu harus dikedepankan, dan akhirnya pelaku-pelakunya sudah kena,” ujarnya.
“Di Asabri juga seperti itu, di Garuda juga seperti itu, dan alhamdulillah sekarang kita punya Garuda yang sehat lagi. Di Jiwasraya yang sudah masuk ke dalam IFG dan ini juga sehat lagi, sudah bisa melayani polis-polis, sudah hampir normal lagi. Asabri sudah bisa sehat lagi,” imbuhnya.
Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak gampang. Apalagi sudah mendekati penghujung masa jabatan kita periode ini. “Kami mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPR dan Kementerian BUMN dalam upaya membersihkan BUMN,” ucapnya.
Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa BUMN dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional, jika dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi. “Kerjasama yang dilakukan antara DPR dengan Kementerian BUMN cukup bagus,” ujarnya.
“Terutama kita juga bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa memang BUMN ini bisa kita andalkan. Dan pelaku-pelaku-pelaku yang korporatif tidak kita toleransi,” imbuhnya. (nas)
