[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”337048″ ][/3d-flip-book]
KORAN INDOPOSCO – Kalangan DPR RI meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia agar tidak mengeluarkan kebijakan yang ‘nyeleneh’ dalam memperkenalkan suatu program, yaitu memakai nama singkatan yang berbau pornografi. Seperti halnya program dari Pemkab Cirebon, Jawa Barat (Jabar) bernama Sipepek dan Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) bernama Siska Ku Intip.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan, Mardani Ali Sera, sejumlah nama akronim dari program pemda yang ‘nyeleneh’ itu merendahkan etika. (*)
