INDOPOSCO.ID – Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menanggapi, isu reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang muncul baru-baru ini. Jika benar terjadi, tentu semua pihak harus menerimanya.
“Sepenuhnya terserah asesmen Presiden. Itu hak prerogatif Presiden yang harus dihormati,” kata Hendrawan kepada Indopos.co.id melalui gawai, Jakarta, Sabtu (15/6/2024).
Saat disinggung kemungkinan menteri berasal dari PDIP terkena reshuffle, ia menegaskan tetap mengawal program pemerintahan hingga akhir masa jabatan Jokowi pada Oktober 2024.
“Seperti komitmen yang dinyatakan dalam Rekom beberapa Rakernas, PDI-P memberi dukungan penuh Pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan. Soal ini sudah jelas,” ujar Hendrawan.
Salah satu poin, yang disampaikan dalam Rakernas V PDIP ialah mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); penguatan pers dan masyarakat sipil; supremasi hukum; pelembagaan partai politik; penyelenggara Pemilu yang jurdil.
Selain itu, menempatkan TNI dan POLRI agar semakin profesional; dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya; tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai UUD NRI tahun 1945.
Menkominfo Budi Arie Setiadi yang pertama mengemukakan soal isu perombakan kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, hal tersebut terjadi ketika pertemuan antara Jokowi dan Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024) kemarin.
“Ya, kan (reshuffle kabinet untuk) keperluan-keperluan, ini kan sinkronisasi,” tutur Budi kepada wartawan terpisah di Istana Kepresidenan Jakarta baru-baru ini. (dan)
