INDOPOSCO.ID – Rencana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan bakal menggandeng China untuk pengembangan sawah seluas 1 juta hektare terus menuai kritikan publik, salah satunya datang dari pegiat Media Sosial Said Didu yang tegas meminta agar Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih 2024 membatalkan rencana tersebut.
“Bpk Presiden terpilih @prabowo yth, rencana serahkan lahan 1 juta Ha ke China hendaknya dibatalkan,” cuit Said Didu dalam akun X @msaid_didu, sebagaimana dikutip Indopos.co.id, Jumat (26/4/2024).
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini pun menjelaskan tiga alasan kenapa hal itu ia utarakan, yaitu :
1) Teknologi Indonesia tidak ketinggalan
2) Membuka sawah 1 juta hektare akan merusak lingkungan
3) Mengundang China artinya menyerahkan lahan ke mereka sementara petani kita tidak punya lahan.
Dalam komentar lainnya, Said Didu juga setuju dengan pendapat Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa yang menyebut wacana memberikan satu hektare lahan untuk investor China di Kalimantan Tengah (Kalteng) ini tidak masuk akal.
“Memang sangat tidak masuk akal dalam semua aspek,” ujar Said Didu.
Menurutnya, memberikan satu hektare lahan untuk investor asing, terutama dari China, adalah keputusan yang kontroversial.
Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama terkait kedaulatan negara dan keberlanjutan lingkungan.
Said Didu merasa perlu mengajukan pertanyaan kritis terkait kebijakan ini, mengingat potensi dampaknya yang besar bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat lokal di Kalimantan Tengah.
Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan wawasan yang luas di bidang ekonomi dan kebijakan publik, Said Didu juga menyatakan keprihatinannya terhadap arah kebijakan pemerintah Jokowi yang mungkin merugikan kepentingan nasional.
Ia berpendapat bahwa kebijakan seperti ini dapat membuka pintu bagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh investor asing, yang pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan dan kesejahteraan negara.
“Kecuali aspek mau menyerahkan negara ini ke China,” tandasnya.
Seperti diketahui, Dwi Andreas Santosa, seorang Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB), mempertanyakan wacana penggunaan lahan sebanyak 1 juta hektare di Kalimantan Tengah untuk penerapan adaptasi sawah padi dari China.
Dikatakan Andreas, rencana tersebut terlalu ambisius dan berpotensi menimbulkan risiko yang besar bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
Dalam pernyataannya, Andreas menyoroti bahwa alokasi sebanyak 1 juta hektare lahan untuk proyek ini terlalu luas untuk rencana awal.
Ia berpendapat bahwa pendekatan yang lebih bijaksana adalah dengan menggunakan lahan dalam jumlah yang lebih kecil terlebih dahulu sebagai uji coba.
Jika proyek tersebut terbukti berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan, barulah dipertimbangkan untuk memperluasnya ke lahan yang lebih luas.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan China untuk mengembangkan sektor pertanian di Kalimantan Tengah.
Menurut Luhut, China akan mentransfer teknologi pertanian persawahan padi kepada Indonesia untuk proyek yang dijadwalkan dimulai pada Oktober 2024. (dil)
