INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus melakukan upaya meminimalisasi disinformasi atau hoaks yang beredar seputar vaksinasi. Hal ini dilakukan pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio yang kembali muncul.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani di Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Ia meminta pemerintah kembali menggerakkan berbagai komponen pencegahan untuk mencapai target vaksinasi polio minimal 95 persen. Sebab, selama ini masih banyak daerah yang cakupan vaksinasi polionya masih di bawah 50 persen.
“Pemerintah harus kembali menggerakkan berbagai komponen baik Posyandu kemudian juga pemerintah daerah untuk mencapai target minimal 95 persen vaksinasi polio,” katanya.
“Kenapa? Karena satu saja kejadian polio maka kita bisa menyebut sebagai Kejadian Luar Biasa,” imbuhnya.
Menurut dia juga pemerintah harus melakukan evaluasi sejauh mana kesiapan daerah dan bagaimana masing-masing daerah merespon Polio yang kembali mewabah. “Nah yang kedua, pemerintah juga harus melakukan upaya meminimalisasi disinformasi atau hoaks yang beredar seputar vaksinasi,” ujarnya.
“Karena saya yakin beberapa daerah cakupannya rendah, karena disebabkan adanya disinformasi yang belum selesai,” tambahnya.
Untuk itu, masih ujar dia, pentingnya pelibatan tokoh masyarakat termasuk penggunaan media arus utama untuk terus mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi Polio. Termasuk juga penguatan Posyandu sebagai salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
“Distribusi vaksin yang belum merata di setiap daerah, termasuk daerah 3T juga harus dilakukan,” ucapnya.
Sebelumnya 3 anak di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) dilaporkan menderita lumpuh layu akut (acute flaccid paralysis/AFP) yang disebabkan oleh Virus Polio Tipe 2. Selain itu, dari hasil laboratorium di wilayah sekitar mereka, terdapat 9 anak lain yang dinyatakan positif walau tidak menunjukkan gejala. (nas)
