INDOPOSCO.ID – Aktivitas pelayanan medis kepada masyarakat di RSUD dr. M. Haulussy Ambon, Maluku belum berjalan secara normal pascaaksi unjuk rasa para dokter dan tenaga perawat serta pegawai honorer daerah sejak Senin, (18/12) 2023.
Pantauan ANTARA di RSUD Haulussy Ambon pada Sabtu, (23/12) siang, terlihat pintu gerbang utama yang biasa dilalui kendaraan para dokter dan tenaga medis maupun ambulance pembawa pasien menuju ruang IGD masih tertutup.
Kemudian pada bagian dalam halaman RSUD tepatnya di depan gerbang tersebut juga terpampang sebuah spanduk besar bertuliskan tanah RSUD milik Yohanes Tisera seluas 31.880 M2.
Di atas tanah tersebut terdapat bangunan RSUD dr. M. Haulussy Ambon, bangsal mayat, bangsal gila, asrama putri, asrama putra, rumah generator, dan rumah dinas.
Meski pun pada pintu gerbang rumah sakit dalam kondisi tertutup, namun di bagian ruangan IGD terlihat tiga orang tenaga medis sedang melakukan tugas piket, walau pun tidak ada pasien gawat darurat di ruangan itu.
Beberapa pengunjung yang merupakan keluarga pasien rawat inap sejak pekan lalu juga terlihat masuk dan keluar rumah sakit.
Sementara Direktur RSUD Haulussy Ambon dr. Nazarudin yang masuk kantornya ketika dikonfirmasi terkait adanya pelayanan di rumah sakit meski pun tidak maksimal, hanya mengangguk dan tersenyum.
Namun ketika ditanyakan soal tuntutan jasa nakes saat melakukan aksi demo menuntut realisasi pembayaran jasa nakes justru tidak berkomentar dan langsung masuk mobil dinasnya.
Pada Senin, (18/12) para dokter spesialis, dokter umum, tenaga perawat hingga pegawai honorer daerah secara spontan melakukan demonstrasi menuntut realisasi pembayaran jasa nakes.
Lebih dari 600 ASN, non ASN, dan honorer daerah menuntut pembayaran jasa nakes berupa BPJS Kesehatan tahun 2020-2023 sebesar Rp22,5 miliar, jasa Perda 2021-2023 Rp2,1 miliar, dan jasa COVID-19 2022-Oktober 2023 Rp1,3 miliar.
Sedangkan Sekda Maluku Sadli Ie yang dikonfirmasi secara terpisah pada Rabu, (22/12) menyebutkan kalau jasa nakes 2023 hanya tersisa Rp4 miliar, karena untuk jasa BPJS Kesehatan itu masalah pusat dimana terjadi keterlambatan klaim dan yang sudah terbayarkan Rp9 miliar.
“Sudah terbayar Rp9 miliar dan sisanya, pemerintah pusat butuhkan dokumen pendukung. Menurut pihak RSUD sebut uangnya ada tetapi mekanismenya lagi dicari,” kata Sekda, Sabtu (23/12), seperti dikutip dari Antara.
Pencairan anggarannya juga harus tertuang dalam dokumen RKA dan batang tubuh anggaran sehingga masih dicari solusi agar dananya bisa dicairkan. (mg2)
