INDOPOSCO.ID – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto menyampaikan transformasi struktural dibutuhkan demi memperbaiki indeks keberadaban digital (Digital Civility Index) Indonesia yang masih rendah.
Dia menjelaskan rendahnya nilai indeks keberadaban digital (DCI) di Indonesia menunjukkan ada persoalan yang sifatnya struktural.
“Maka, harus ada juga transformasi struktural di Indonesia mulai dari mengatasi ketidakmerataan sebaran teknologi digital, literasi digital, sampai penguatan peran pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan indeks keberadaban digital di Indonesia,” ujar Andi Widjajanto saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Minggu (7/5).
Microsoft, perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Washington, Amerika Serikat, sejak 2016 meneliti tingkat keberadaban digital di beberapa negara yang hasilnya terangkum dalam Indeks Keberadaban Digital (DCI).
Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi objek riset Microsoft bersama negara lain seperti Argentina, Belgia, Brazil, Kanada, Chile, Kolombia, Perancis, Jerman, Hungaria, India, Irlandia, Italia, Malaysia, Meksiko, dan Belanda.
Microsoft pada tahun kelima riset DCI menambah tujuh negara dan wilayah yang menjadi objek penelitian DCI, yaitu Australia, Denmark, Filipina, Spanyol, Swedia, Taiwan, dan Thailand.
Hasil riset DCI Microsoft pada 2020 yang dirilis Februari 2021 menunjukkan Indonesia menempati peringkat 29 dengan skor DCI 79. Sementara negara-negara di Asia Tenggara memiliki peringkat lebih baik daripada Indonesia, misalnya Singapura (peringkat 4), Malaysia (10), Filipina (13), Thailand (19), dan Vietnam (24).
Beberapa indikator yang masuk dalam pengukuran DCI, di antaranya perundungan di dunia maya, pelecehan dan kekerasan seksual online, komentar diskriminatif, penyebaran ujaran kebencian, kabar bohong, dan aksi penipuan di dunia maya.
Terkait itu, Gubernur Lemhannas menilai transformasi struktural untuk memperbaiki indeks keberadaban digital di Indonesia merupakan program jangka panjang.
“Ini pasti bukan program jangka pendek, karena terkait dengan mematangkan demokrasi kita (di Indonesia, red.),” ujar Andi, dikutip dari Antara, Senin (8/5). (mg1)
