INDOPOSCO.ID – Menghangatnya perbincangan terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI jakarta untuk menerapkan Electronic Road Pricing atau ERP ternyata bukan menjadi hal yang baru terjadi kali ini saja. Penolakan terhadap sistem ini ternyata juga terjadi di banyak kota-kota yang relatif sudah memiliki sistem transportasi yang lebih maju dari Jakarta.
Menurut Budi Yulianto, Ketua Forum Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia, penolakan warga terhadap kebijakan ini seringkali menjadi batu sandungan di dalam penerapan ERP di berbagai kota di negara-negara lain.
Budi mengambil contoh penerapan ERP di Inggris, yang walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya di Inggris, seperti Birmingham, Cardiff, dan Liverpool.
“Di tiga kota itu tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan,” kata Budi, seperti dikutip Selasa (21/2/2023).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mendengar masukan publik yang lebih luas terkait rencana penerapan ERP ini. Apalagi dengan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia. Dan ketika masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum berupa taksi online dan ojek online, namun tetap terkena ERP tentu juga akan keberatan.
Budi mengkhawatirkan ada persepsi publik yang menganggap dengan adanya ERP, masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.
Baca Juga: Tahun Ini Penyelesaian Regulasi Jalan Berbayar Dipercepat
“Jadi Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan dan kesulitan-kesulitan teknikalnya. Nah, ini harus dipahami Pemda DKI Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan,” ucapnya.
Penerapan ERP di banyak kota-kota di dunia memang lebih banyak didominasi oleh penolakan yang membuat penerapannya dibatalkan atau penundaan implementasi. Walau disebut-sebut berhasil di Singapura, London, dan Stockholm, penerapan ERP justru lebih banyak gagal terimplementasi di kota-kota besar dunia lain, seperti Hongkong yang sejak 1983 memperkenalkan ide ERP namun hingga kini tidak kunjung dilaksanakan karena ramainya penolakan warga.
Paling terkini, isu penerapan ERP bahkan menjadi komoditas politik yang begitu hangat di New York. Penolakan demi penolakan muncul justru di saat pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari badan legislatif kota New York dan direncanakan akan diterapkan di tahun 2023.
Penolakan terbesar terutama datang dari para politisi dari kota-kota penyangga kota New York, seperti New Jersey yang merasa penerapan ERP akan semakin mempersulit hidup warganya yang sehari-sehari bekerja di New York. Penolakan dari banyak pihak di berbagai kota tersebut juga mulai bermunculan di Jakarta.
Sebelumnya, di bulan Januari, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), juga mengeluarkan pernyataannya terkait pelaksanaan ERP. Menurut LBH Jakarta dalam pernyataan resminya, ERP disebut sebagai sebuah solusi yang tidak berkeadilan, di tengah buruknya sistem transportasi di Jakarta.
Paling tidak terdapat tiga hal yang menurut LBH Jakarta membuat ERP tidak berkeadilan, seperti minimnya partisipasi publik, aksesibilitas transportasi yang buruk, dan juga dampaknya terhadap kelompok ekonomi lemah.
Pakar Transportasi dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum memutuskan penerapan ERP. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terpaku kepada penerapan ERP saja, namun juga harus mempertimbangkan segala bentuk kebijakan yang mungkin lebih efektif dan lebih mudah diterima publik.
Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif. Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.
“Jadi ada alternatif-alternatif lain yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat mana nanti yang bisa menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas,” imbuh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti ini. Yang terpenting, lanjut Nirwono, adalah menata kawasan secara keseluruhan.(arm)
