INDOPOSCO.ID – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mendukung pengembangan program industrialisasi dan pariwisata halal yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi daerah.
“KNPI menjadi mitra strategis pemerintah, termasuk di NTB, sehingga kegiatan nasional dan internasional yang digelar di sini itu mencerminkan dukungan pusat buat NTB, termasuk wisata halal dan industrialisasi yang saat ini digalakkan,” ujarnya seusai pengukuhan pengurus KNPI NTB di Kota Mataram, Rabu (3/8/2022), seperti dikutip dari Antara.
Ia mengatakan apa yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB program industrialisasi dan wisata halal, termasuk wisata olahraga atau sport tourism sejalan dengan pengembangan implementasi visi “activistpreneur” yang saat ini dicanangkan KNPI hingga daerah-daerah.
“NTB ini alternatif pusat wisata di Indonesia selain Bali. NTB memiliki keunggulan di Islaminya, alamnya indah begitu juga dengan agronya. Kenapa tidak wisata religi ini kita dorong, contoh dengan menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah,” ujarnya.
Baca Juga: Putri Khairunnisa, Perempuan Pertama yang Jadi Ketua Umum KNPI
Ryano menjelaskan KNPI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk bekerja sama melakukan penyuluhan program, termasuk membentuk koperasi kepada masyarakat hingga kecamatan. Tak hanya itu, pihaknya juga mendukung pengembangan usaha-usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta menghadirkan program-program yang dapat memberantas buta investasi.
“Kita bisa membuat ekspo-ekspo UMKM dan menggalakkan pariwisata halal di sini. Apalagi tadi Gubernur NTB menyarankan kita tidak lagi menjual jagung tanpa di olah dulu untuk dijadikan pakan ternak. Kita mendukung program pemerintah itu karena semuanya untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Ryano.
Namun demikian, pihaknya berharap pemuda tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Sebab bagaimanapun pemuda itu akan mewarisi pemangku jabatan di kemudian hari.
“Tapi kita juga harus mengingatkan apabila pemangku jabatan merugikan rakyat banyak kita akan ingatkan dan berikan solusi. Contoh saat PMK merebak kita berikan kritikan dan juga solusi. Jadi, tidak hanya kritik tapi juga memberikan ide-ide solutif,” katanya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan program industrialisasi yang kini digalakkan Pemprov NTB bukan hanya semata program dari pemerintah.
“Industrialisasi bukan identik dengan pabrik besar. Inti dari industrialisasi adalah adanya pendalaman struktur atau keberanian untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, meski itu dimulai dari pabrik yang kecil-kecil, sehingga tidak menunggu harus dari pabrik-pabrik besar,” ucapnya. (mg2)
