INDOPOSCO.ID – Pelantikan Komisioner KPU pada hari Selasa (12/4) dinilai positif oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting sekaligus analis politik Pangi Syarwi Chaniago.
Menurutnya, para komisioner baru yang terpilih merupakan orang-orang terbaik hasil dari proses seleksi yang ketat mulai dari admnisitrasi hingga fit and proper test. Karena itulah publik sangat mengharapkan terjadinya banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh kepengurusan KPU masa jabatan 2022-2027 ini ke depannya.
“Tahun 2024 adalah pemilu terbesar dan terberat bebannya dalam sejarah Indonesia karena ada pemilihan legislatif, presiden dan kepala daerah. Namun berpotensi juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dalam demokrasi. Kita menunggu bagaimana komisioner yang baru dilantik ini menyelenggarakan pemilu nanti, baik dari sisi kapabilitas maupun mitigasi masalah, terutama masalah-masalah klasik agar tidak terulang lagi,” tuturnya seperti dikutip, Kamis (14/4).
Pangi menyontohkan keterlambatan surat suara di Papua yang selalu terjadi setiap pemilu seperti lagu lama yang terus berulang. Para komisioner yang sudah pernah menjabat sebelumnya tentu harus lebih piawai lagi dalam mengatasi masalah seperti ini karena telah mempelajari kelemahan masa lalu.
“Mereka yang pernah menjadi komisioner di daerah, itu juga merupakan modal yang baik. Sedangkan bagi mereka yang belum pernah menjad aktifis pemilihan umum, atau bekerja di LSM yang khusus pemilu, mereka harus belajar karena mau tidak mau mereka harus beradaptasi dengan cepat,” imbuhnya.
Menurutnya, 14 Februari 2024 bukanlah waktu yang lama dan pendek. Para komisioner ini butuh konsentrasi untuk penyediaan anggaran dan logistik.
“Seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sejak dulu tidak selesai. Apakah mereka mampu mengatasi masalah ini? Kita tidak butuh komisioner yang pintar atau cerdas, namun yang kita butuhkan adalah kemampuan dalam mengantisipasi masalah yang akan muncul ke depan. Bagaimana solusi untuk mengurai persoalan fundamental dari level hulu ke level hilir terkait sistem pemilu, pelaksaan pemilu serta teknis pemilu,” terang Pangi.
Faktor integritas merupakan hal penting lainnya yang harus dimiliki oleh komisioner KPU. Pangi membeberkan sejumlah contoh kasus seperti pertemuan informal dengan orang-orang tertentu yang harusnya tidak perlu terjadi.
“Sebab mereka sudah menjadi pejabat publik. Peristiwa yang terjadi di masa lalu harusnya tidak boleh terulang lagi. Maka integritas adalah faktor penting apakah para komisioner ini bisa dibeli atau tidak. Kalau mereka sudah selesai dengan urusan pribadinya, otomatis mereka tidak bisa dibeli, maka otomatis tidak ada potensi manipulasi data dan manipulasi surat suara. Kuncinya adalah kemampuan menahan diri,” tegasnya.
Pangi pun memberikan saran kepada komisioner terpilih untuk ke depannya mampu mengatasi segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu juga mereka harus mampu belajar cepat untuk melihat kelemahan-kelemahan masa lalu agar tidak masuk pada lubang yang sama.
“Dan saran ketiga adalah digitalisasi, apakah kita senang manual atau mulai belajar dengan negara-negara yang sudah menerapkan e-voting. Teknologi informasi itu adalah jantungnya KPU. Berhasil tidaknya KPU ke depan, dibobol atau tidaknya, tergantung kemampuan di bidang TI. Kalau pun tetap ingin manual, teknologinya jangan manual juga. Harus lebih canggih untuk mengantisipasi potensi jual beli suara, penggelembungan suara dan suara siluman. Timnya harus benar-benar yang punya jam terbang yang berkelas,” tutupnya. (arm)
